37 Kejaksaan Negeri 'Mandul' Berantas Korupsi

Jakarta - Sebanyak 37 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 40 Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) dari 358 Kejari seluruh Indonesia 'mandul' dalam memberantas korupsi di daerahnya. Sepanjang 2006-2007, kinerja mereka nol persen.

"Prestasi mereka nol," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kemas Yahya Rahman dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2007).

Kemas mengatakan, hasil itu didapatkan dari evaluasi yang dilakukan terhadap Kejati se-Indonesia dalam Rapat Kerja Kejaksaan 2007. Raker berlangsung selama 4 hari, mulai 12-15 Desember 2007 di Puncak, Bogor, Jawa Barat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemas mengatakan, penyebab buruknya kinerja pemberantasan korupsi aparat kejaksaan di daerah disebabkan lemahnya kepemimpinan. Kejagung memberikan waktu 6 bulan bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) untuk memperbaiki upaya pemberantasan korupsi. "Kalau tidak bisa, ya, mereka akan dicopot," imbuh Kemas.

Kemas menambahkan, tahun 2006 kejaksaan menargetkan mampu menyelesaikan sebanyak 1.274 perkara. Namun hanya 1.065 perkara yang bisa ditangani, baik tingkat penyidikan dan penuntutan.

Sedangkan untuk tahun 2007 ini, lanjutnya, kejaksaan menargetkan penuntasan 1.303 perkara. Dari jumlah itu, sebanyak 728 perkara berada di tingkat penyidikan dan 544 di tingkat penuntutan.

"Sudah baik hasilnya, tapi masih banyak kekurangan. Ke depan tidak boleh lagi ada kasus yang ada permainan. Kasus harus ditangani secara bersih," katanya.

Soal permainan-permainan itu, Kemas mengaku mengetahuinya dari laporan masyarakat.

Berikut daftar Kejari yang mandul dalam pemberantasan korupsi:

1. Kejati Nangroe Aceh Darussalam