.webp)
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno memastikan RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan hadir untuk mengatasi persoalan krisis iklim nasional. Eddy terus mendorong agar pembahasan RUU ini dimulai secepatnya di tahun ini.
"Menurut saya the most consequential issue today globally in our generation adalah climate crisis. Semua merasakannya, semua terdampak olehnya, dan ini merupakan permasalahan kita bersama," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9/2026).
Hal itu disampaikannya dalam acara Dialog Publik RUU Perubahan Iklim bertajuk 'Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Keadilan Lingkungan' , di Plataran Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy mengatakan dampak krisis iklim begitu sangat terasa ketimbang hadirnya disrupsi teknologi dengan kehadiran kecerdasan buatan AI dan big data, sehingga memudahkan produktivitas manusia, termasuk dampak perang dari negara yang berkonflik. Hal itu menyebabkan rantai pasok terhambat, seperti halnya harga plastik yang mahal.
"Yang tidak kita rasakan itu adalah climate crisis. Karena apa? Datangnya itu lama, pelan-pelan.Kita tidak merasa hal itu berubah, tiba-tiba kita sudah berada di dalam kondisi yang boleh dibilang akut sekali. Ini yang menyebabkan pentingnya sosialisasi dan pemahaman bersama yang diperluas terkait permasalahan krisis iklim ini," tuturnya.
Di sisi lain, Eddy menyampaikan sisi kabar baiknya, krisis iklim telah menghidupkan gerakan global yang mendorong transisi energi. Bahkan negara-negara di dunia berlomba-lomba melaksanakannya. Seluruh negara di dunia bermasalah ketika menggunakan energi fosil, jadi peralihannya cepat.
Selain itu, biaya investasi untuk transisi energi, terutama di sektor kelistrikan, menjadi jauh lebih murah. Kalau kita bicara panel surya, beli panel surya di rumah 5 tahun yang lalu dengan sekarang biayanya mungkin terpangkas hingga 80 persen jauh lebih murah.
"Dan ini karena teknologi, ke depannya akan semakin murah dan semakin cost-efficient lagi. Kemudian peningkatan energi terbarukan, perkembangan dunia mencatat bahwa tahun lalu, untuk pertama kalinya, 50 persen pasokan energi dunia datang dari sumber non-fosil (sumber-sumber energi terbarukan). Ini perkembangan yang sangat positif," sambungnya.
Eddy juga menturkan kendaraan listrik kini juga sudah menjadi pilihan utama, bukan lagi sekadar pilihan alternatif bagi masyarakat pengguna jasa transportasi. Termasuk manfaat dari nilai ekonomi karbon yang lahir dari proses transisi energi dan pengurangan emisi ini.
"Ada komitmen yang kuat dan riil yang akan saya jelaskan nanti dalam bentuk Undang-Undang (UU) Perubahan Iklim yang akan kita legislasikan di DPR saat ini," lanjutnya.
Saat ini tahap proses RUU Perubahan Iklim sedang menyesuaikan dengan draft akademis yang dikeluarkan oleh Badan Keahlian Dewan di DPR RI, dan draf akademis itu kemudian disandingkan dengan usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Termasuk menyesuaikan pendapat dari masukan publik atau meaningful public participation.
"Saya berharap mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kita sudah bisa kick-off pembahasan secara resmi undang-undang itu. Kalau tidak ada halangan, semoga sebelum kuartal pertama tahun 2027 sudah bisa kita sahkan di DPR," pungkas Eddy.
Simak juga Video: Ketua DPD Sebut Indonesia Bergerak Bersama Tangani Perubahan Iklim
