.webp)
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memfasilitasi audiensi Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole, Jumat (18/9/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari koordinasi BNPP RI dan pemerintah daerah untuk membahas prioritas pembangunan Karimun. Pembahasannya mencakup pelayanan dasar, konektivitas, penguatan ekonomi masyarakat, serta keamanan di kawasan perbatasan.
Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya akses air bersih dan listrik, menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Hal tersebut sejalan dengan tugas BNPP RI dalam mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau perbatasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua prioritas dari daerah, apalagi wilayah perbatasan, itu pada prinsipnya sama. Ini menyangkut masalah pelayanan dasar, air dan listrik. Di dalam Undang-Undang Perbatasan, BNPP itu juga mengoordinasikan masalah pemenuhan kebutuhan dasar di pulau-pulau perbatasan," ujar Makhruzi dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Pada kesempatan tersebut, Makhruzi memaparkan target dan capaian Rencana Aksi Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Kabupaten Karimun tahun 2026.
Program yang dibahas meliputi rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan, pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Karimun, serta pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan.
Selain pembangunan, BNPP RI juga menyoroti sejumlah persoalan pengelolaan perbatasan di Karimun. Persoalan ini meliputi mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), illegal crossing melalui jalur atau pelabuhan tidak resmi, serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan barang, seperti narkotika, rokok, balpres, dan pasir timah.
Makhruzi menegaskan perlunya penguatan sektor keamanan untuk mengantisipasi berbagai aktivitas ilegal sekaligus memastikan lalu lintas orang dan barang di kawasan perbatasan berlangsung sesuai ketentuan.
Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole memaparkan enam program unggulan pembangunan Kabupaten Karimun. Program tersebut meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas SDM di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan, penciptaan 5.000 lapangan kerja, peningkatan konektivitas, pemenuhan kebutuhan dasar air dan listrik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rocky menyampaikan, Karimun memiliki sejumlah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, antara lain industri maritim, manufacturing, construction, and services, perdagangan dan logistik internasional, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, perikanan dan kelautan, serta pertambangan mineral logam dan batuan.
Sebagai wilayah yang berbatasan laut dengan Malaysia dan Singapura di kawasan Selat Malaka, Karimun juga memiliki posisi strategis dalam aktivitas pelayaran internasional, industri dan logistik, kerja sama ekonomi lintas negara, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
Untuk mendukung pembangunan pada 2027, Pemerintah Kabupaten Karimun mengusulkan sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja beserta sarana transportasi pendukung, serta jaringan baru perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kemudian, revitalisasi Pasar Sri Karimun, pengaman pantai Pongkar sepanjang 500 meter, dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Usulan lainnya meliputi peningkatan jalan nasional di Pulau Karimun, penambahan armada laut, pengadaan speedboat ambulans laut, pemasangan lampu jalan di Kecamatan Moro dan Meral Barat, pembangunan seawall/SWRO di Tokong Hiu, pengembangan Pos TNI AL Tokong Hiu, pembangunan gedung SD Negeri di Karimun dan Tebing, pengadaan mobil pemadam kebakaran berkapasitas 3.000 liter, serta pembangunan kolam renang.
Audiensi tersebut menjadi ruang koordinasi bagi BNPP RI dan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan agenda pengelolaan perbatasan. Pembahasan diarahkan agar pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, penguatan ekonomi, dan keamanan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Karimun.
(akn/ega)
