Pembangunan di daerah tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah daerah (pemda) perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kebutuhan setiap daerah pun berbeda. Ada daerah yang masih berhadapan dengan persoalan lingkungan dan pengelolaan sampah, sementara daerah lain perlu memperkuat layanan kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan hunian layak.
Karena itu, koordinasi dan kolaborasi dibutuhkan sejak penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan program di lapangan. Pemda dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi wilayah, sedangkan dukungan pemerintah pusat maupun pihak lainnya dapat memperkuat pelaksanaan program tersebut.
Kolaborasi dalam Tata Kelola Pemerintahan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mendorong kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).
Dikutip dari BSKDN Kemendagri, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan kolaborasi menjadi salah satu pembahasan dalam Forum TERAS yang digelar pada April 2026. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kolaborasi juga diperlukan ketika pemerintah menjalankan program yang menyentuh banyak sektor. Dengan koordinasi yang berjalan, kebijakan dari pemerintah pusat dapat diterjemahkan pemda sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Dalam pembangunan infrastruktur, misalnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan yang perlu berjalan beriringan. Mengutip Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah sesuai skala wilayah dan kebutuhan.
Kerja sama tersebut bukan hanya soal pembagian kewenangan. Pelaksanaan di lapangan juga menentukan apakah sebuah program benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Dari Program hingga Dampak ke Masyarakat
Kebutuhan untuk bekerja lintas sektor terlihat dalam berbagai persoalan di daerah. Pengelolaan sampah dan lingkungan membutuhkan keterlibatan pemerintah bersama masyarakat. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan juga memerlukan koordinasi agar akses yang tersedia dapat menjangkau lebih banyak warga.
Begitu pula dengan penyediaan hunian. Program pembangunan maupun perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah pusat dan implementasi di daerah.
Dengan kolaborasi yang berjalan, program pemerintah diharapkan tidak berhenti pada perencanaan. Pelaksanaannya di tingkat daerah menjadi penentu agar kebijakan dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Apresiasi untuk Pemda Berprestasi
Upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan program dan pelayanan yang berdampak bagi masyarakat kemudian mendapat ruang dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
Ajang yang digelar detikcom bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini memberikan apresiasi kepada pemda atas berbagai capaian dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Ada empat kategori yang menjadi perhatian, yakni Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Keempat kategori tersebut memiliki tantangan yang berbeda di setiap daerah. Karena itu, program yang dijalankan tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga kolaborasi agar pelaksanaannya dapat berjalan dan manfaatnya sampai kepada masyarakat.
Rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi. Sebelumnya, rangkaian apresiasi telah digelar di Regional Sumatera yang berpusat di Batam, Regional Jawa dan Bali di Pulau Dewata, serta Regional Kalimantan di Balikpapan.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi pada malam ini pukul 19.00 WITA. Kegiatan ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di detikcom dan detikSulsel.
Melalui ajang tersebut, berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi, menghadirkan pelayanan publik, serta menjalankan program yang berdampak bagi masyarakat akan mendapat apresiasi.
Simak Video "Kemendagri Beri Apresiasi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera"
(akn/ega)