.webp)
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi atau RUU Migas menemui titik terang. DPR RI memutuskan RUU Migas akan dibahas di Komisi XII dan pemerintah mengirim 5 menteri dalam pembahasan RUU Migas.
Berdasarkan dokumen yang diterima, Rabu (16/9/2026), Presiden RI Prabowo Subianto mengirimkan surat kepada DPR pada 14 September 2026. Surat ini merupakan balasan atas surat Ketua DPR RI pada 18 Agustus 2026 tentang RUU Migas.
Adapun isi surat presiden tertanggal 14 September adalah penugasan lima menteri dalam pembahasan RUU Migas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum, menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu, per hari ini, 16 September 2026, DPR RI menyatakan sesuai Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus 26 Agustus 2026, pembahasan RUU Migas akan berada di Komisi XII DPR.
RUU Migas sebelumnya diputuskan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna 18 Agustus 2026. Politikus PDIP Yulian Gunhar sempat menanyakan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai nasib RUU Migas. Ia merasa perlu bertanya karena RUU Migas sudah diputuskan untuk dibahas pada rapat paripurna 18 Agustus lalu. Berdasarkan aturan, kata Yulian, RUU Migas harus mulai dibahas maksimal 30 hari setelah diputuskan.
"Karena, berdasarkan peraturannya itu, sejak kita paripurna tanggal 18, hari ini sudah tanggal 16. Berdasarkan aturan itu, maksimal 30 hari. Yang ingin saya tanyakan apa kabar gerangan RUU Migas?" ucap Yulian dalam rapat Komisi XII bersama Bahlil, Rabu (16/9).
Simak juga Video: Diperiksa Kejagung, Sudirman Said Ungkap Hambatan Urus Mafia Migas
