Mobil Pribadi Dibatasi 2008 Bakal Diprotes, Foke Harus Ekstrem

Mobil Pribadi Dibatasi 2008 Bakal Diprotes, Foke Harus Ekstrem

- detikNews
Kamis, 13 Des 2007 12:55 WIB
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta berencana akan membatasi kendaraan pribadi pada akhir 2008 untuk mengurangi stagnasi lalu lintas. Kebijakan ini pasti akan ditentang sebagian masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo harus ekstrem menyikapi protes tersebut.

"Keputusan Foke berisiko. Foke harus tegas, gila dan nekat dengan penerapan itu," ujar pengamat kebijakan publik dan transportasi, Agus Pambagio, kepada detikcom, Kamis (13/12/2007).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus juga menilai, Foke mengambil kebijakan tersebut karena panik busway dituding masyarakat tidak berhasil mengatasi kemacetan di Jakarta. Karena itu, sebelum kebijakan tersebut diambil, pemda harus menyediakan transportasi massal yang nyaman.

"Kalau transportasi massa banyak tersedia dan belum nyaman, jangan pernah mimpi bisa diterapkan kebijakan itu. Bisa keok nanti," imbuh Agus.

3 Opsi

Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi yang diterapkan Pemda DKI Jakarta dibagi dalam 3 opsi. Opsi pertama, tidak mengizinkan kendaraan tua memasuki Jakarta. Terhadap kebijakan ini, menurut Agus Pemda harus siap-siap berhadapan dengan masyarakat kelas menengah atas. Mereka yang menjadikan kendaraan tua sebagai hobi juga mempunyai jaringan yang kuat di pemerintahan dan politik.

"Untuk itu Pemda diminta untuk menaikkan pajak kendaraan yang umurnya di atas 10 tahun atau menunjukkan sertifikat yang menunjukkan anggota perkumpulan mobil tua yang menggunakan kendaraannya pada hari Sabtu dan Minggu saja," jelas dia.

Terhadap masyarakat kelas menengah dan bawah yang protes dengan kebijakan pelarangan mobil tua di Jakarta, Agus meminta transportasi massal yang nyaman seperti busway koridor berikutnya, monorel dan subway segera dibangun.

Untuk opsi kedua, menggilir kendaraan bermotor ganjil dan genap untuk melintas di Jakarta serta opsi ketiga penerapan electronic road pricing (ERP), Agus mengaku setuju atas kebijakan ini. "Namun transportasi massal harus segera dibangun," tandas Agus.
(nik/nrl)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini