Perdagangan Karbon Solusi Palsu, Negara Miskin Jadi Tumbal

Jakarta - Perdagangan karbon dinilai hanya solusi palsu yang memberi jalan bagi korporasi-korporasi transnasional dan negara-negara kaya untuk membeli hak untuk menebarkan polusi. Sementara rakyat dan negara miskin menjadi tumbalnya.

Berdasarkan alasan tersebut para aktivis utang dan pembangunan dari berbagai gerakan sosial dan LSM se-Asia-Pasifik menentang perdagangan karbon yang mencuat dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNCCC) di Nusa Dua, Bali.

Sikap para aktivis itu disampaikan Jubilee South Asia/Pacific Movement for Debt and Development dan Gerakan Aliansi Rakyat untuk Penghapusan Utang (GARPU) - Indonesia dalam rilisnya yang diterima detikcom, Rabu (12/12/2007).

Menurut aktivis, krisis iklim adalah akibat menjijikkan dari paradigma pembangunan yang cacat, yang dibebankan oleh institusi-institusi global, negara-negara Utara dan korporasi-korporasi transnasional kepada negara berkembang dan miskin.

"Utang telah digunakan tidak saja sebagai alat untuk mendominasi pemerintah dan rakyat negara-negara Selatan. Tapi juga digunakan untuk mendanai proyel-proyek dan mendukung kebijakan-kebijakan yang berkontribusi besar terhadap memburuknya dan meningkatnya perubahan iklim," kata aktivis utang dan pembangunan dalam rilisnya.

Aktivis utang dan pembangunan menyerukan kepada institusi-institusi keuangan internasional-IFI- seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan bank-bank pembangunan regional lainnya, pemerintah negara-negara Utara dan agen kredit ekspor, agar menghentikan segala bentuk pembiayaan dan seluruh program yang membahayakan manusia dan lingkungan hidup.

Mereka kemudian menuntut pengalihan pembiayaan atas energi yang mengotori ke tindakan adaptasi dan mitigasi dan proyek-proyek efesiensi energi. Hal ini sebagai bentuk perbaikan atas berdekade-dekade ‘utang’ ekologis negara-negara Utara ke negara-negara Selatan.

Kedua, menuntut manajemen yang demokratik dan berdaulat dan kontrol atas dana untuk mitigasi, adapasi dan pengembangan energi terbarui yang bersih dan aman. Lalu menjauhkan Bank Dunia, ADB dan institusi sejenisnya yang memiliki rapor buruk, dari segala bentuk kontrol maupun keterlibatan dalam mengatur dan menggunakan dana tersebut.

Ketiga, penghentian segala bentuk solusi palsu seperti bahan bakar nabati dan perdagangan karbon. Penolakan atas segala bentuk pinjaman, bantuan dan subsidi untuk penggalian bahan bakar fosil, teknologi-teknologi kotor dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang memperkosa warisan nasional kami dan melanggar hak masyarakat asli.

Keempat, berhenti membebankan semua persyaratan (seperti privatisasi, liberalisasi dan deregulasi) yang disyaratkan institusi keuangan internasional dan pemerintah negara-negara Utara melalui pinjaman, bantuan dan utang.Kelima, pembatalan dan penolakan total dan tanpa syarat atas utang yang telah berkontribusi terhadap perubahan iklim, dan seluruh utang najis dan “kewajiban-kewajiban” yang dituntut dari negara selatan oleh negara-negara Utara dan institusi-institusi pemberi pinjaman. (iy/iy)