Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kontribusi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sesuai arahan Presiden.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh kebijakan dan ekosistem pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan target pertumbuhan ekonomi nasional dan visi menuju negara maju tidak dapat dicapai tanpa kontribusi nyata dari daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertumbuhan ekonomi nasional itu enggak mungkin tercapai targetnya tanpa kontribusi dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan tidak mungkin ekonomi daerah itu berkembang ketika kepala daerahnya enggak paham bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Bima dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).
Hal tersebut disampaikan Bima saat menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam Tahun 2026 di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11).
Oleh karena itu, Bima menekankan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap berbagai indikator pembangunan, mulai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kemendagri akan membimbing Pemda dalam memahami dan menerjemahkan berbagai indikator tersebut ke dalam kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bima mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya mengandalkan belanja pemerintah (government spending) sebagai penggerak ekonomi. Menurutnya, Pemda perlu membangun ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir, mulai dari penguatan produksi lokal, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penyiapan tenaga kerja lokal yang berdaya saing.
Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui peningkatan kesempatan kerja dan penurunan angka kemiskinan.
Bima juga memberikan sejumlah catatan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Batam. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang cepat perlu diimbangi dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur, seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, penanganan kemacetan, serta pengelolaan sampah secara terpadu.
Selain itu, Bima menyoroti tingginya arus migrasi penduduk ke Batam. Ia mendorong Pemda mengoptimalkan penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengantisipasi perkembangan kota, sekaligus memastikan pembangunan berlangsung secara inklusif dan tidak diskriminatif.
Di tengah pembangunan fisik dan modernisasi kota, Bima juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas kebudayaan lokal. Menurutnya, kemajuan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan pelestarian nilai budaya dan sejarah agar Batam tetap memiliki karakter yang kuat.
"Batam punya modal untuk membangun identitas itu dengan kultur yang ada. Jangan sampai luntur Pak. Jangan sampai telat," tandas Bima.
Bima berharap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terus diperkuat dalam membangun ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.
(akd/akd)









































