.webp)
"Nggak usah lagi ada rumah dinas-rumah dinas lah. Maintanance-nya sangat besar rumah dinas itu, dan cenderung untuk bancakan proyek saja. Kami usul sistemnya diganti model uang sewa rumah seperti anggota DPD saja," kata Sekretaris FPD Sutan Bhatoegana di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2007)
Menurut politisi partai pendukung SBY ini, model rumah dinas seperti sekarang ini banyak menghabiskan anggaran denga biaya perawatan dan proyek-proyek renovasi. Selain itu, rumah dinas yang diberikan kepada masing-masing anggota lebih banyak yang tidak ditinggali karena dinilai kurang memadai.
"Sekarang biaya pertahun untuk perawatan itu miliaran rupiah, padahal kita nggak tahu apa saja yang diperbaiki. Rumah dinas itu juga banyak yang kosong sehingga hanya jadi sekretariat. Kan mubazir," tambah Sutan.
Sutan menilai dengan sistem uang sewa, sekretariat jenderal DPR akan lebih fokus mengurusi upaya peningkatan perbaikan kualitas anggota dewan untuk melayani rakyat. Selain itu, model uang sewa juga dinilai akan lebih menghemat anggaran DPR sehingga dapat dialihkan untuk program peningkatan kinerja anggota.
"Kalau model uang sewa, tugas setjen DPR hanya melayani peningkatan kinerja anggota. Sehingga tidak lagi bermain-main dengan proyek anggaran," cetusnya.
Saat ditanya sikap fraksinya terkait renovasi rumah dinas di Kalibata, Syarif mengusulkan rumah itu dikembalikan saja ke setneg sebagai pemilik perumahan itu, "Kembalikan saja rumah itu ke setneg, biar setneg yang benerin. Kita pakai model baru tadi," pungkasnya.
(yid/gah)
