Legislator Minta Pemerintah Perkuat Manajemen Air Hadapi Kekeringan

Legislator Minta Pemerintah Perkuat Manajemen Air Hadapi Kekeringan

Anggi Muliawati - detikNews
Selasa, 08 Sep 2026 20:41 WIB
Ilustrasi kekeringan sebagai dampak El Nino. (Freepik)
Foto: Ilustrasi kekeringan sebagai dampak El Nino. (Freepik)
Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah meminta pemerintah memperkuat penanganan kekeringan. Dia menilai keberhasilan penanganan kekeringan tak cukup diukur dari jumlah bantuan maupun pompa yang didistribusikan.

"Dalam kondisi krisis air, keberhasilan tidak diukur dari berapa banyak pompa yang dibagikan, tetapi dari berapa hektare sawah yang benar-benar terselamatkan. Pompa harus ditempatkan berdasarkan ketersediaan sumber air, kebutuhan tanaman, fase pertumbuhan, dan tingkat risiko gagal panen," ujar Rina kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Dia menilai pompanisasi dan pemanfaatan air permukaan tetap diperlukan untuk menghadapi kekeringan. Namun, kata dia, distribusi pompa tak bisa dilakukan secara seragam tanpa melihat kondisi tiap wilayah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rina juga mengingatkan penanganan krisis air tak boleh berhenti pada langkah darurat. Pemerintah, menurutnya, perlu memperbaiki jaringan irigasi, saluran air dan embung, serta menjaga daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai (DAS).

ADVERTISEMENT

"Krisis air tidak dapat dijawab hanya dengan menambah pompa. Kita membutuhkan manajemen air pertanian dari hulu sampai hilir, mulai dari menjaga daerah tangkapan air, memastikan tampungan dan jaringan irigasi berfungsi, sampai menentukan sawah mana yang harus mendapat prioritas penyelamatan," tegasnya.

Rina mengatakan penanganan kekeringan juga harus bersamaan dengan perlindungan terhadap petani. Dia menilai hasil panen petani perlu tetap terserap dan harga di tingkat produsen dijaga.

"Kedaulatan pangan bukan hanya soal berapa banyak beras yang tersedia di gudang. Kedaulatan pangan juga berarti memastikan petani memiliki air untuk menanam, sarana untuk berproduksi, dan harga yang layak ketika panen. Setiap rupiah anggaran pertanian harus bermuara pada hasil nyata di tingkat petani," tuturnya.

Sebelumnya, BMKG mencatat kondisi September masih relatif kering di sebagian besar wilayah Indonesia. Bahkan, suhu maksimum pada dasarian III Agustus mencapai 37,9 derajat Celsius di Melawi, Kalimantan Barat.

Kondisi panas tersebut membuat masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan lebih berisiko mengalami dehidrasi dan kelelahan akibat panas.

Karena itu, masyarakat diimbau menjaga kecukupan cairan tubuh dan menggunakan pelindung seperti tabir surya untuk mengurangi paparan langsung sinar Matahari, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di sisi lain, kondisi kering juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BMKG mencatat terdapat 463 titik panas di Kalimantan dan 264 titik panas di Sumatera.

(amw/zap)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini