Rizal Ramli Minta Boediono Diperiksa Kasus BLBI, Mega Tidak

Jakarta - Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli meminta mantan Menteri Keuangan Boediono diperiksa kasus BLBI. Namun mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak perlu dimintai keterangan.

"Saya kira yang namanya B harus diperiksa," kata Rizal di di Gedung Bundar, Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2007).

Kalau Megawati? "Saya tidak setuju karena presiden sering tidak mengerti soal-soal teknis. Yang tanggung jawab itu menteri teknis, bukan presiden," sahut dia.

Dalam kesempatan itu, Rizal memaparkan seputar BLBI. Dikatakan dia, krisis ekonomi Indonesia tidak terlalu dalam jika tidak mengundang IMF.

"Tetapi karena kita mengundang IMF harusnya ekonomi kita anjlok cuma 6 persen per tahun, ini menjadi anjlok minus 12,12 persen. Kemudian IMF memaksa pemerintah waktu itu menutup 16 bank. Memang 2 dari 16 bank itu, bank keluarga Soeharto. Penutupan itu tidak dilakukan dengan persiapan yang memadai, akibatnya ada rush dari bank-bank, terjadilah apa yang disebut BLBI," papar dia.

Menurut dia, BLBI itu ada 3 tahap. Tahap pertama, pemberian BLBI. Tahap kedua, penyelesaian dalam bentuk penyerahan aset, dan tahap ketiga penjualan aset.

"Nah pada setiap tahap itu ada sejumlah masalah yang mengakibatkan kerugian negara sangat besar. Karena itu kami minta supaya penjabat yang bertanggung jawab diperiksa," ujar Rizal.

Siapa yang bertanggung jawab? "Banyak komprador dan antek-anteknya IMF. Menurut saya, yang paling bertanggung jawab para antek IMF dan para komprador yang membantu IMF menghancurkan ekonomi Indonesia, termasuk yang sekarang berkuasa," kata dia.

IMF, lanjut Rizal, minta BCA dijual secepatnya. "Kami tidak lakukan. Tetapi pemerintah setelah itu di mana Pak Boediono menteri keuangan menyetujui penjualan aset yang sangat merugikan negara karena BCA dijual hanya Rp 5 triliun padahal ada tagihan kepada pemerintah Rp 60 triliun," terang Rizal. (aan/nrl)