"Menag urus saja katering dan pondokan. Biarlah masalah pembatasan itu urusan UU yang saat ini tengah dibahas," kata Yusni dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (10/12/2007).
Selanjutnya politisi FPKS itu memberikan alasan, "Saya melihat masih ada celah masalah di katering dan pondokan. Jangan lupa ada 38 Maktab yang kateringnya ditangani oleh bukan Muassasah. Kata Menag ada 12 perusahaan Arab non-Muassasah yang jadi penyediaan katering. Artinya, sangat mungkin kekacauan itu terjadi."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Depag tidak pernah umumkan katering mana saja yang ikut. Bagaimana tendernya, bagaimana koordinasi di antara mereka, dan apa jaminan mereka bila ternyata gagal. Belum lagi katering-katering itu belum punya pengalaman seperti Muassasah," kata dia.
Sementara terkait pemondokan, pria kelahiran Bekasi itu meminta Depag agar memenuhi janjinya agar bus-bus yang disediakan untuk jamaah haji yang pondokannya jauh dari Masjidil Haram benar-benar dapat digunakan jamaah haji Indonesia.
"Depag harus memberikan kepastian bahwa bus-bus itu tidak diserobot jamaah haji negara lain. Tahun lalu banyak sekali bus kita dipakai negara lain. Anehnya Depag tidak bertindak apa-apa," tegas dia.
Hal lain terkait pemondokan, Al Yusni juga menilai Depag melanggar janji. "Mereka bilang tahun ini 70 persen pondokan tidak akan terfokus di ring satu yang dekat dengan Masjidil Haram, tapi akan banyak di luar ring satu dengan kompensasai tidak ada pemadatan di ring (satu) itu. Ternyata teman-teman pengawas DPR menemukan banyak pemadatan di ring satu. Ini bagaimana," tanya dia. (asy/asy)











































