.webp)
"Negara maju keberatan dengan kalimat kewajiban tentang finansial obligation," kata Dirjen Bina Produksi Kehutanan Hadi Pasaribu dalam jumpa pers di The Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (10/12/2007).
Hadi menambahkan bahwa negara maju berniat membantu pendanaan REDD namun tidak menjadi sebuah kewajiban. "Mereka ingin membantu tetapi tidak dalam konteks kewajiban. Itu posisi mereka, kita tidak bisa paksakan," katanya.
Hadi mengatakan bahwa diskusi REDD masih berjalan alot. "Walaupun berjalan lambat tetapi ada kemajuan. Masih ada negosiasi beberapa isu yang dibahas,"kata Hadi.
Beberapa isu yang kini masih menjadi pembahasan adalah tentang degradasi, serta mekanisme pelaksanakan REDD, apakah masih dalam bentuk pilot atau langsung diimplementasikan.
Perbedaan pandangan bukan saja hanya terjadi antara negara maju dengan negara berkembang tetapi juga terjadi antara negara berkembang pemilik hutan tropis.
Negara-negara tropis memiliki perbedaan pandangan tentang mekanisme REDD. Negara, seperti Brasil dan Cina menginginkan sudah dalam bentuk implementasi sedangkan Indonesia dan negara maju, negara-negara di Afrika menginginkan dalam bentuk pilot. Alasannya, negara ini belum memiliki pengalaman mekanisme REDD.
"Indonesia siap pilot. Kita ingin pilot karena masih mencari skema yang cocok untuk tiap lokasi dan negara" katanya.
(gds/iy)
