.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meresmikan PAPEDA Summit 2026 yang mengusung tema "Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan" di Sorong, Papua Barat Daya. Forum ini dihadiri Gubernur Papua Barat Daya serta 56 mitra pembangunan dan lembaga donor.
Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan pemerintah daerah, masyarakat Papua, dan seluruh pemangku kepentingan. Dialog tersebut diperlukan untuk menentukan arah pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kekayaan alam dan laut Papua.
Menurutnya, pembangunan Papua membutuhkan komunikasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, mitra pembangunan, serta seluruh pemangku kepentingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya bersedia berdialog, berkomunikasi, dan memfasilitasi. Kita ingin Papua maju dan Papua penuh damai. PAPEDA Summit harus menjadi ruang untuk kita bicara bersama tentang apa yang benar-benar dibutuhkan Papua dan apa yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepatnya," ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).
Zulhas mengatakan dirinya hampir setiap bulan datang ke Papua untuk melihat langsung perkembangan berbagai program pemerintah. Menurutnya, kebijakan pembangunan Papua harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat serta potensi yang dimiliki setiap wilayah.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan masyarakat Papua memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Masyarakat Papua, kata dia, tidak boleh membayar pangan lebih mahal hanya karena persoalan konektivitas dan distribusi.
"Tugas kita mengawal pangan. Jangan sampai masyarakat Papua harus membayar pangan lebih mahal. Untuk tujuan itulah Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan dikembangkan dengan melibatkan masyarakat lokal, dengan tetap menjaga kawasan hutan dan kawasan masyarakat adat. Harapan kita, ke depan kebutuhan pangan masyarakat Papua semakin banyak diproduksi dan dipenuhi dari Papua sendiri," kata Zulkifli.
Selain pangan, Zulhas memberi perhatian terhadap kesejahteraan nelayan yang dinilai masih membutuhkan keberpihakan dan penguatan ekosistem usaha.
"Nelayan kita paling tertinggal, nilai tukarnya hanya 103, termasuk dalam desil 1 hingga 2. Artinya, jika tidak diberi bantuan sosial mereka tidak bisa makan. Maka kita bangun Koperasi Nelayan Merah Putih, salah satunya di Biak. Dengan ekosistem yang mendukung, diharapkan nilai tukar nelayan akan naik menjadi 120 tahun depan, 2027," tambahnya.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Zulhas juga menyampaikan sejumlah pembenahan agar dana sekitar Rp22 triliun yang dikelola BPDLH dapat segera disalurkan.
"Tidak boleh dana tersendat karena aturan sehingga ujung-ujungnya rapat-rapat yang tidak perlu. Dana lingkungan hidup harus segera dapat dimanfaatkan untuk merawat lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar kawasan, termasuk wilayah Papua," tegas Zulhas.
Zulhas mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan Papua. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah, termasuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP).
Menurutnya, program tersebut perlu terus diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seluruh program pembangunan juga harus bermuara pada satu tujuan, yakni memastikan kekayaan dan potensi Papua memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.
"Papua memiliki kekayaan alam dan potensi yang luar biasa. Tetapi ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar potensi itu dapat kita kelola. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua," pungkasnya.
Simak juga Video 'WFP: El Nino Berpotensi Tambah 49 Juta Orang Alami Kelaparan Akut':
(ega/ega)
