Wilayah Perbatasan Indonesia Sering Diserobot Asing

Jakarta - Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga wajar, jika Indonesia mempunyai banyak wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Sayangnya wilayah perbatasan tersebut sering diabaikan oleh pemerintah. Akibatnya, wilayah kita sering diserobot negara tetangga.

"Isu perbatasan tidak pernah di bawa ke sidang kabinet. Bagaimana bisa jadi isu nasional kalau tidak pernah dibahas di tingkat kabinet," ujar direktur administrasi dan perbatasan Depdagri, Kartiko Purnomo.

Hal tersebut ia sampaikan dalam lokakarya Kebijakan Penataan Batas-batas Daerah dan Pembangunan Daerah Perbatasan Negara di Hotel Nuansa Bali, Jl Karang Bolong, Anyer, Banten, Minggu (9/12/2007).

Banyaknya terjadi penyerobotan ini, menurut Kartiko, akibat Indonesia dan negara-negara tetangga masih banyak ketidaksefahaman tentang batas-batas negara. "Tidak semua wilayah perbatasan disepakati oleh negara-negara sahabat, baik perbatasan darat atau laut," kata Kartiko.

Selain banyak diserobot, Indonesia juga banyak dirugikan akibat banyaknya produk-produk asing membanjiri wilayah perbatasan di Indonesia. Banyak warga sekitar juga lebih banyak menjadi bagian dari negeri tetangga ketimbang negeri sendiri.

"Sebenarnya mengenai banyaknya produk asing yang masuk di wilayah perbatasan kita adalah yang betah menanganinya adalah Departemen Perdagangan, tapi Depdagri juga ikut berperan di sana," lanjutnya.

Pemerintah Indonesia dan Negara-negara tetangga sebenarnya telah mempunyai kesepakatan tentang border trade agreement untuk mengatur sirkulasi keluar masuknya produk lokal ataupun asing di wilayah perbatasan.

"Namun kenyataannya produk kita kalah saing dengan produk asing, sehingga lebih banyak produk asing yang masuk ketimbang produk kita yang keluar," tambahnya.

Oleh karena itu, Depdagri telah memfokuskan permasalahan perbatasan antarnegara ini menjadi prioritas dalam RKP 2007 yang terdiri dari 6 fokus kegiatan.

Keenam fokus kegiatan tersebut di antaranya melakukan penegasan dan penataan batas negara, penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah perbatasan, pemihakan kebijakan pembangunan untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan, serta peningkatan sarana prasarana.
(anw/ary)