Depdagri Ajukan 9 Kasus Sengketa Wilayah ke DPR

Anyer - Bentrokan antar penduduk karena sengketa batas wilayah kerap terjadi di Indonesia. Oleh karena itu Depdagri terus berusaha memproses masalah tersebut bersama DPR.

"Saat ini 9 kasus sudah kita ajukan di DPR untuk membantu menangani kasus ini," ujar Direktur Administrasi dan Perbatasan Depdagri Kartiko Purnomo dalam Lokakarya Kebijakan Penataan Batas-batas Daerah dan Pembangunan Daerah Perbatasan Negara di Hotel Nuansa Bali, Jl Karangbolong, Anyer, Banten, Sabtu (8/12/2007).

Sengketa tersebut antara lain antara Jambi dan Kepri tentang status Pulau Berhala, ada juga Halmahera Barat dan Halmahera Utara tentang perbatasan, dan daerah Ujung Tanjung dan Bagansiapiapi. Semuanya berselisih paham tentang batas wilayah daerah.

Menurut Kartiko, terjadinya sengketa diakibatkan karena kadangkala batas-batas yang ada di peta tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Pemekaran wilayah juga kerap memicu masalah ini.

"Sangat susah mencapai kesepakatan antar daerah. Di daerah-daerah yang sebenarnya sudah ada kesepakatan pun kadang juga masih ada perselisihan," tuturnya.

Sengketa batas wilayah antar daerah di Indonesia menjadi masalah yang sulit. Tercatat per Desember 2007 ada 81 sengketa perbatasan wilayah. Dari jumlah tersebut, baru 5 kasus yang sudah tertangani.
(gah/gah)