.webp)
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menyoroti rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Adapun persoalan tersebut masih menjadi perbincangan, terutama setelah sejumlah warga terkejut saat mengecek status desil mereka melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Putri mengatakan keluhan muncul karena data desil yang tercatat dinilai tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi warga saat ini. Ia mencontohkan warga dengan penghasilan setara UMR, masih tinggal di rumah kontrakan, dan menggunakan listrik 900 VA, tetapi justru tercatat dalam desil 9 atau bahkan 10.
"Subsidi memang harus tepat sasaran. Tetapi kita perlu memperhatikan pendataan yang akurat. Kami banyak mendapatkan laporan ada yang gajinya UMR, masih ngontrak, listriknya 900 VA, tapi tercatat desil 9 atau 10. Nah, ini dulu yang harus dibenahi dengan serius," ungkap Putri dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putri pun menjelaskan soal indikator yang selama ini dipakai untuk menilai kesejahteraan, termasuk kondisi fisik rumah. Menurutnya, hal semacam itu tidak bisa langsung disamakan dengan kemampuan ekonomi seseorang. Pasalnya, kata Putri, bisa saja rumah itu merupakan bantuan, warisan keluarga, atau bahkan hasil kredit yang cicilannya belum lunas.
"Rumah masih bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang masih nyicil. Jadi memang perlu di survey langsung ke lapangan, jangan cuma dari mengambil data administratif atau dari tampilan fisik rumahnya saja" lanjutnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi XII yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, Putri mengaku sudah cukup sering mendengar keluhan serupa dari masyarakat di dapilnya. Ia menyampaikan dampaknya bukan cuma soal wacana pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10, tapi juga bisa merembet ke bantuan sosial yang seharusnya diterima warga tidak mampu.
"Ada yang datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini yang saya kira harus jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan yang niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat," jelasnya.
"Kami juga berharap ada kanal yang jelas bagi warga yang merasa datanya keliru, sehingga bisa segera diperbaiki dengan cepat sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik," tutup Putri.
Simak juga Video: Mensos Respons Keluhan Warga soal Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi
