Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai agenda demonstrasi pada 27 Agustus 2026 di Jakarta mengenai pemberantasan korupsi sesuai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Haris menduga ada kekuatan senyap yang mendaur ulang aksi Agustus 2025 jelang aksi terkini.
"Sebetulnya aksi massa tanggal 27 Agustus 2026 yang menuntut pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor masih sejalan dengan arah kebijakan dan tekad Presiden Prabowo," kata Haris kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Menurut Haris, Prabowo telah bertindak sangat mendasar melampaui tuntutan gerakan massa, mencegah kebocoran kekayaan negara hingga menyita aset korupsi oligarki tambang, hutan, dan lahan.
"Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terkait aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri," jelas Haris.
Melalui pimpinan yang baru, Haris menilai tata kelola MBG yang dikritik oleh sejumlah pihak pada saat ini secara bertahap sedang mengalami perbaikan sangat signifikan.
Namun, Haris menilai pilihan aksi tanggal 27 Agustus 2026 itu terasa sangat provokatif. Menurut Haris, ada kekuatan senyap yang terobsesi mendaur ulang aksi Agustus 2025 yang meninggalkan duka atas tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan, serta kerusuhan dan penjarahan rumah sejumlah pejabat.
"Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial menumpangi gerakan massa. Mereka ingin menciptakan krisis kepercayaan dan delegitimasi terhadap kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo," tegas Haris, yang pernah menjadi Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran.
Haris menduga momentum satu tahun wafatnya Affan Kurniawan sengaja ditumpangi untuk tujuan memprovokasi kemarahan driver ojol dan rakyat luas untuk melakukan pembangkangan sosial.
"Namun, kami yakin kawan-kawan komunitas driver ojol tidak akan terprovokasi. Karena baik DPR RI maupun pemerintahan Prabowo telah mengakomodir tuntutan kawan-kawan driver ojol. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tercatat beberapa kali menerima dan mendengar langsung aspirasi dari delegasi komunitas driver ojol," lanjut Haris.
Dalam kesempatan ini, Haris mengingatkan terkait teknik 'information laundering', yaitu pencucian dan daur ulang disinformasi yang dipakai untuk menebar hasutan dan provokasi kepada masyarakat. Haris menduga kekuatan senyap tersebut sedang bekerja menggunakan teknik tersebut untuk memanaskan situasi menjelang aksi massa 27 Agustus 2026.
(rfs/imk)