.webp)
Demikian rekomendasi seminar Program Pelatihan Reguler Angkatan (PPRA) 40 Lemhannas untuk pemerintah. Rekomendasi ini disampaikan langsung pada ke Presiden SBY dalam penutupan program tersebut, Kamis (6/12/2007) di Istana Negara, Jl. Veteran, Jakarta.
"Kami mengusulkan gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Tapi ditunjuk langsung dan diberhentikan oleh presiden," kata Dr. Agus Prabowo, membacakan rekomendasi hasil seminar PPRA 40 Lemhannas.
Para peserta PPRA 40 Lemhannas beralasan penghapusan pilkada gubernur merupakan konsekwensi dari posisi gubernur sebagai perwakilan presiden di daerah. Tentu sudah seharusnya bila presiden langsung yang menunjuk siapa yang layak ditugaskan menjadi perpanjangan tangannya tersebut.
"Dengan gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, artinya mereduksi kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," papar dia.
Dampak positif dari penunjukan langsung oleh presiden memperpendek rentang kendali. Diyakini bahwa mekanisme ini akan membawa dampak jangka pendek dan jangka panjang yang positif bagi efektivitas pemerintahan karena jenjangnya yang jauh lebih ringkas.
Selanjutnya Pilkada cukup digelar untuk pemilihan langsung bupati dan walikota oleh rakyat. Sebab memang dua pejabat inilah yang sehari-harinnya berhadapan langsung dengan masyarakat daerah bersangkitan. Selain itu semangat desentralisasi dan otonomi daerah adalah mempercepat pembangunan di daerah tingkat dua.
"Ini juga akan menghemat biaya pelaksaan pilkada yang sangat besar," sambung direktur monitoring dan evaluasi kinerja pemda di Bappenas itu.
Mendengar rekomendasi yang kontroversial dan bakal mengubah tata penyelenggaraan negara selama ini, Presiden SBY tidak memberikan tanggapan langsung. Ia mempersilakan agar wacana tersebut disosialisakan pada masyarakat melalui media massa.
"Jangan kecil hati kalau nanti tanggapannya sangat kritis. Wong ini demi perbaikan negara kita sendiri kok. Bahwa dari diskusi itu nanti tentu akan muncul apa yang terbaik," ujarn SBY. (lh/asy)
