Riset Lemhannas: 60 Persen Masyarakat Tolak DCA

Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) meneliti respon masyarakat terhadap perjanjian kerjasama pertahanan atau defence cooperation agreement (DCA) dan extradition treaty (ET) dengan Singapura. Hasilnya, sebanyak 60 persen masyarakat menolak pemerintah untuk melanjutkan kedua perjanjian tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan Lemhannas ini dituangkan dalam paparan Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan Bijah Soebijanto dalam abstraksi hasil penelitian Nilai-nilai Ideologi
Pancasila, Nilai-nilai Konstitusi, Nilai-nilai Universal, dan Bela Negara di Gedung Lemhanas, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2007).

Lemhannas meneliti sekitar 600 responden yang berada disejumlah daerah, seperti Kupang (NTT), Solo (Jawa Tengah), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Penelitian ini dilakukan dengan responden yang berlatar belakang pengusaha, politisi, birokrat dan kelompok strategis, seperti LSM dan lembaga penelitian.

Sebagian besar responden disodori pertanyaan seputar perjanjian dengan Singapura bertujuan mencegah larinya kekayaan negara dan berlindungnya para koruptor di Singapura. Serta untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dibawa oleh koruptor ke negara Singapura. Kompensasi itu, Singapura membutuhkan daerah latihan militer bagi militernya di wilayah NKRI.

Hasilnya, mereka yang menjawab menolak kedua perjanjian tersebut sebesar 60,09 persen. Sedangkan, 34,61 persen responden menyatakan proses perjanjian harus ditinjau ulang, dan hanya 3,61 persen responden yang menerima hasil perjanjian.

"Beberapa hasil temuan yang menonjol dari penelitian adalah ternyata masyarakat sangat memegang teguh diideologi baik dalam kehidupan politik, maupun dalam kehidupan bernegara," kata Bijah.

Mantan Deputi VII Bidang Informasi dan Teknologi BIN ini meyakini, sikap bela negara dan semangat patriotisme masyarakat saat ini masih cukup tinggi. Pada hakekatnya masyarakat Indonesia ideologinya masih cukup kuat. Masyarakat juga sangat menghargai nilai-nilai bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Misalnya, globalisasi bukan sesuatu yang negatif, tapi yang positif harus diambil semaksimal mungkin. "Kalau mau maju, nilai-nilai positif globalisasi harus diambil. Hanya memang ada sedikit masalah seperti kebanggan produk dalam negeri yang relatif rendah. Itu perlu menjadi perhatian kita," katanya.
(zal/bal)