Cara TNI Hilangkan Trauma Masa Lalu

Jakarta - Sikap TNI yang netral bisa menghilangkan trauma di masa lalu yang buruk di mata masyarakat. Salah satu cara untuk meyakinkan hal itu, perlu ada aturan perundang-undangan yang lebih baik.

Hal itu disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi usai membuka seminar tentang hasil penelitian nilai kebangsaan di Gedung Lemhannas, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2007).

"Trauma masa lalu yang harus dihapuskan di masa mendatang dengan cara TNI independen. Misalnya, kalau ada Pangdam, Danrem dan Dandim melakukan intervensi apalagi memihak saat pilkada, itu jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, komandannya harus dipecat. Supaya kepercayaan akan tumbuh," kata Muladi.

Yakin atau tidaknya TNI bisa netral, menurut Muladi, tidak terlepas dari persoalan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Saat ini kualitas perundang-undangan harus diperbaiki.

Sebab selama ini, lanjut dia, ada beberapa peraturan sering terjadi multitafsir. Misalnya, tentang tugas militer selain perang. TNI memiliki tafsiran sendiri, begitu juga dengan polisi.

"Sehingga ini tidak ketemu. Harus dilihat kualitas perundang-undangan ditambah pelaksanaannya. Misalnya, soal Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang belum terbentuk, padahal itu perintah UU," jelasnya.

Selain itu, guna membangun TNI yang netral, perlu pembangunan sarana dan prasarana yang memadai untuk TNI. "Seperti alutsista, kita sangat terpuruk. Begitu juga kualitas SDM-nya dan adanya partisipasi dari masyarakat," ujar Muladi.

Koter

Menanggapi pernyataan calon Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang menyatakan komando teritorial (koter) masih dibutuhkan, Muladi sependapat. Hal itu guna mengamankan keutuhan NKRI yang penuh persoalan internal dan eksternal.

"Tapi jangan berpolitik, jangan sampai terjadi lagi intel mengawasi parpol. Bekerjalah semata-mata demi keamanan, bekerjasama dengan polisi. Lemhannas melihat koter masih diperlukan, itu menjadi tugas Jenderal Djoko Santoso," ucapnya.

Sebagai Panglima TNI, Muladi berharap agar Djoko Santoso bisa meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme, kode etik, serta tanggung jawab sosial yang tinggi. TNI harus dijadikan sebagai motor pendorong demokratisasi di Indonesia, yang tidak bercampur dengan bidang politik.

"Kita harus pahami soal ancaman non tradisional, kita tidak bisa hindarkan masalah perang dan persaingan negara lain, ini erat kaitannya dengan politik suatu negara. Karena itu, sebenarnya tentara tidak dapat dilepaskan dari politik, namun tidak boleh terjun dalam politik," ucapnya.

Muladi juga mengingatkan Panglima TNI harus menumbuhkan semangat kerjasama dan kerja keras. Termasuk kerjasama regional di tingkat ASEAN, sebab ancaman Indonesia tidak hanya nasional, tapi juga regional. (zal/sss)