Antasari Jadi Ketua KPK, Pukat UGM Kibarkan Bendera 1/2 Tiang

Yogyakarta - Terpilihanya Antasari Azhar sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM kecewa berat. Mereka pun mengibarkan bendera setengah tiang.

"Terpilihnya Antasari Azhar dan empat orang pimpinan KPK lainnya menunjukkan paradigma kuota institusi penengak hukum masih digunakan oleh DPR," kata Direktur Advokasi Pukat UGM, Zainal Arifin Mochta di kampus UGM, Bulaksumur Yogyakarta, Kamis (6/12/2007).

Menurut Zainal, KPK dibentuk karena kejaksaan dan kepolisian tidak optimal dalam memberantas korupsi. Jadi pengangkatan orang eks kejaksaan atau kepolisian sebagai pimpinan KPK sama saja membuat lembaga tersebut mundur.

"Selama ini saja kedua institusi itu sangat jauh dari sentuhan pemberantasan korupsi. Hal ini akan semakin jauh dari harapan karena pimpinannya dari kejaksaan dan kepolisian," ucap Zaenal.

Dia mengatakan dari kelima pimpinan terpilih tidak ada satupun yang merupakan komisioner lama. Hal ini jelas akan sangat mengganggu kesinambungan program kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Direktur Eksekutif Pukat UGM, Hasrul Halili, menambahkan keputusan DPR tersebut sangat jauh dari keinginan rakyat. Hal ini akan membuat masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia suram.

"Kami menilai DPR buta, tuli dan mati rasa karena pilihannya 180 derajat berbeda dengan pilihan publik. Jauh-jauh hari sebelumnya publik sudah menyuarakan agar DPR Tidak memilih calon yang bermasalah, khususnya dari unsur kejaksaan dan kepolisian. Namun
ternyata DPR melakukan sebaliknya," ungkap Hasrul.

"Fit and Proper test yang dilakukan DPR hanya akal-akalan,. Janji DPR untuk memilih pimpinan KPK dengan tingkat kreadibilitas tinggi ternyata tidak terbukti," imbuh Hasrul. (bgs/djo)