Hal itu disampaikan Rachmat saat berdialog dengan para aktivis lingkungan di Balai Banjar Kauh, Kampung Civil Society Forum (CSF), Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2007). Para aktivis lingkungan yang hadir dalam acara itu antara lain berasal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Pemuda Indonesia, Solidaritas Perempuan Peduli Lingkungan, petani, nelayan dan aktivis asing.
Sejumlah poster berisi protes dan kritik mewarnai diskusi tersebut. Poster antara lain bertulisakan, "Tidak akan ada keadilan iklim tanpa keadilan gender" dan "RI jangan dijadikan TPS (tempat pembuangan sampah dunia)".
Dalam diskusi itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan keberatannya terhadap REDD. Mereka khawatir program itu akan merugikan masyarakat adat. "Penyelamatan hutan tidak akan berhasil jika menghilangkan hak-hak masyarakat adat," tandas salah seorang aktivis dari Masyarakat Adat Nusantara.
Pemuda Indonesia menyampaikan petisi agar negara maju penghasil emisi menurunkan emisi demi kesetaraan dan keadilan iklim. Negara maju diminta berinisiatif mengurangi emisi dengan mengubah gaya hidup konsumtif. "Negara maju jangan memindahkan tanggungjawabnya pada negara berkembanhg,"kata salah satu akstivis perempuan.
Menanggapi kekhawatiran para aktivis itu, Rachmat menegaskan perlunya negara maju membayar utang dan dosa-dosanya telah menghasilkan emisi terbesar sehingga menyebabkan pemanasan global.
"Saya akan jaga kekhawatiran anda, untuk itu kita minta dukungan saudara untuk memperjuangkan ini," tandas Rachmat. (iy/iy)











































