Rugikan Masyarakat Adat, Aktivis Tolak REDD

Nusa Dua - Para aktivis yang tergabung dalam Civil Society Forum (SCF) menolak program dana kompensasi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Mereka mendesak Indonesia mengajak negara maju menjalankan pengurangan emisi melalui program jeda tebang hutan.

Penolakan itu dilakukan dalam bentuk aksi long march yang dilakukan sekitar 30 aktivis yang tergabung dalam CSF, pukul 09.00 wita. Long march ini menempuh jarak 1 km dari bundaran kawasan Nusa Dua menuju kampung CSF dengan melewati lokasi konferensi Climate Change, di  BICC (Bali International Convention Centre), Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2007).

Para aktivis melakukan aksi jalan kaki sambil bernyanyi dan berorasi. Bahkan, aksi unik dilakukan sekitar 10 orang, yaitu berjalan miring sepanjang trotoar. Tujuannya, agar tulisan yang menempel pada punggung mereka di baca oleh para delegasi yang melintas di kawasan ini saat menuju BICC. Tulisan bercat putih ini bertuliskan, "Say No REDD!".

Meskipun aksi ini dilakukan oleh segelintir aktivis, namun mendapatkan mengawalan ketat dari sekitar 50 aparat keamanan. Polisi ikut berjalan mengawal mereka hingga tiba di kampung CFS.

Eksekutif Walhi Riza Damanik kepada detikcom mengatakan, REDD akan merugikan masyarakat adat. Ia menjelaskan, pengurangan emisi melalui REDD akan mengubah fungsi hutan hanya menjadi penyerap karbon.

"Hutan kita sangat luas dan memiliki fungsi sosial, ekonomi dan ekologi. Kalau REDD dilaksanakan maka masyarakat adat tidak akan mendapatkan manfaat dari fungsi hutan,"katanya.

Walhi mendesak agar pemerintah tidak menandatangi perjanjian REDD. "Pemerintah seharusnya mengajak dunia melakukan program jeda hutan bukan melakukan program REDD,"jelasnya.

Rencananya, Menteri Kehutanan bersama Gubernur Aceh dan Gubernur Papua akan meluncurkan Readinnes REDD di hotel Ayodhya, Nusa Dua, pukul 11.30 wita, Kamis (6/12/2007).
(gds/iy)