Calon Panglima Diminta Bikin Surat Pernyataan Bersih KKN

Jakarta - Guna memastikan TNI bersih korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Jenderal TNI Djoko Santoso sebagai calon Panglima TNI diminta membuat surat pernyataan. Surat itu harus diserahkan pada rapat kerjanya yang pertama nanti.

"Saya ingin bertanya, jika Anda menjadi Panglima TNI, apakah bersedia menyerahkan surat pernyataan, Anda tidak akan memberikan peluang praktek KKN di TNI, dan tidak memberi peluang kepada keluarga berbisnis di TNI," cetus anggota Komisi I dari FPAN Mahfud Junaidi.

Hal ini disampaikan dia dalam fit and proper test calon Panglima TNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2007).

Ditambahkan Junaidi, surat pernyataan tersebut harus diserahkan ke Komisi I pada saat rapat kerja pertama DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI baru. "Silahkan dijawab atau tidak, saya hanya butuh satu kata untuk jawabannya," ujarnya.

Junaidi menjelaskan, surat pernyataan ini sangat penting untuk mengukur aspek moral dan aspek kepribadian dari calon Panglima TNI. Walau diakuinya, yang bisa menilai moral itu hanya Tuhan.

"Itulah beratnya Komisi I juga ditugasi untuk mengukur moralitas dan kepribadian seseorang sebagai manusia biasa dalam rangka tuntutan reformasi TNI, khususnya hukum dan pemberantasan KKN. Kita ingin tahu soal itu," kata Mahfud. (zal/sss)