Papua Larang Ekspor Kayu Gelondongan

Jakarta - Pemerintah daerah Papua mulai Januari akan melarang kegiatan ekspor kayu gelondongan. Hal ini dilakukan agar kegiatan penebangan pohon di hutan-hutan Papua berkurang dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena kayu tersebut harus diolah terlebih dahulu di Papua jika akan diekspor.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu pada jumpa pers di acara UNFCCC, Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (5/11/2007).

"Kami menetapkan tidak akan ada satu pun log export kayu dari Papua, Papua itu bukan lagi menjadi daerah bahan baku, saya ingin agar ada nilai tambah bagi masyarakat Papua dengan adanya pengolahan kayu tersebut di Papua sehingga perekonomian masyarakat terus meningkat," tuturnya.

Barnabas mengatakan, selama ini Papua sudah dibodohi, sebab kayu gelondongan hanya menghasilkan US$ 10 per batang, sedangkan di Cina hasilnya yang sudah jadi furniture harganya bisa mencapai US$ 1500. "Jadi ini yang juga menjadi pertimbangan kami," tambahnya.

Selain larangan ekspor kayu gelondongan, Barnabas mengatakan Pemda Papua akan lebih ketat dalam memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha besar untuk mengembangkan usahanya di Papua.

"Kami lebih memilih pengusaha yang skala kecil, sebab jika yang besar masuk maka kegiatan penebangan juga akan besar dan ini menghabiskan hutan Papua, karena itu syaratnya perusahaan tersebut harus memenuhi kriteria CDM (Clean Development Mechanism)," paparnya.

Selain itu perusahaan tersebut juga diwajibkan untuk mengembangkan green energy seperti bio fuel jika berusaha di Papua. "Jadi kami ingin  mengurangi kemiskinan di Papua secara sutainable dan semua yang berpihak kepada rakyat,"jelasnya. (iy/iy)