Waka MPR Dorong Penataan Ulang Sistem Pendidikan di Indonesia

Waka MPR Dorong Penataan Ulang Sistem Pendidikan di Indonesia

Dea Duta Aulia - detikNews
Selasa, 11 Agu 2026 20:21 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada logika pasar semata. Namun, pendidikan harus mampu melahirkan manusia yang kritis, berbudaya, dan memiliki karakter, sebagaimana cita-cita Ki Hajar Dewantara.

"Sistem pendidikan kita saat ini sedang berada di persimpangan jalan dan membutuhkan transformasi untuk tidak hanya menghasilkan lulusan dengan kemampuan teknis, tetapi juga kapasitas berpikir dan mampu mengaplikasikan ilmu mereka," kata Lestari Moerdijat, Selasa (11/8/2026)

Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB UI) yang terbit dalam Labor Market Brief Volume 7, Nomor 7, Juli 2026, ISSN 2808-2060, mengungkap tren overeducation yang dialami para sarjana. Tren overeducation adalah fenomena ketika lulusan bekerja pada pekerjaan yang tidak memerlukan tingkat pendidikan setinggi yang dimilikinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan laporan itu, sekitar 8,01 juta lulusan sarjana di Indonesia bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka, atau di bawah standar (underemployment). Data dari LPEM FEB UI ini menjadi alarm serius terjadinya kesenjangan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja nasional.

"Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja terdidik lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja yang membutuhkan keterampilan tinggi," ujarnya.

Menurut Lestari, kondisi itu terjadi karena salah satu masalahnya adalah lemahnya hubungan antara program pendidikan, kompetensi lulusan, dan kebutuhan pemberi kerja. Dia berpendapat bahwa perlu sinergi kolektif untuk menata ulang sistem pendidikan agar selaras dengan kebutuhan ekonomi, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kebangsaan.

Menurutnya, diperlukan perencanaan yang matang antara perluasan akses pendidikan tinggi dengan penciptaan lapangan kerja profesional yang produktif.

"Keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup diukur dari jumlah lulusan, tetapi dari kemampuan mereka untuk berkontribusi secara optimal dalam memperkuat fondasi pertumbuhan perekonomian nasional," tutupnya.

Lihat juga Video: Komisi X DPR Soroti RI Belum Punya Roadmap Pendidikan yang Jelas

(akn/ega)


Berita Terkait