KSAD: Kalau Ada Kerabat yang Singgung Alutsista, Terpental

Jakarta - KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan tidak terlibat KKN pengadaan alutsista bagi TNI AD dengan melibatkan kerabatnya. Justru menurutnya, jika ada kerabat yang terlibat, segera ditolak keinginannya.

"Kalau ada yang menyinggung dalam pengadaan alutsista, pasti sudah terpental," kata Djoko dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2007).

Menurut Djoko, setiap pengadaan alutsista, pihaknya selalu mengacu pada Keppres 80/2003 dan Perpres 8/2006. Aturan itu menyebut, dalam setiap pengadaan barang dan jasa harus melewati 3 struktur, yaitu panitia pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini KSAD.

"Struktur itu sudah dilakukan, melewati 3 tahap. Mekanisme prosedur sudah sedemikian ketat, serta telah tertib administratif. Saya tekankan adanya tertib administrasi. Kalau memang ada sangkut paut dengan kerabat saya, itu supaya ditolak. Begitu juga saat pengadaan pesawat Heli Sokol dari Rusia," beber Djoko.

Dia menambahkan, tidak ada kerabat yang terlibat dalam pengadaan kendaraan ambulans yang sempat ramai beberapa hari ini.

Meski begitu, Djoko mengakui ada kerabatnya yang saat ini berada di Depsos. Dijelaskan dia, saat ini antara TNI AD dan Depsos memiliki hubungan kerjasama yang sangat erat, terutama dalam pembangunan di wilayah konflik, pengungsian maupun bencana alam, serta kerjasama dalam Hari Pahlawan atau pensiunan prajurit TNI AD yang akan diberi penghargaan.

"Keterlibatan kerabat itu sebagai penghubung antara AD dan Depos, bukan sebagai pengusaha dengan AD. Jadi tidak ada hubungan dengan AD, tapi itu AD dengan Depsos," tandasnya. (nvt/sss)