Politisi Senayan Bentuk Koalisi Kelautan

Jakarta - Kurangnya pembangunan yang berorientasi pada kelautan menjadi keprihatinan kalangan Senayan. DPR pun membentuk Kaukus Kelautan Parlemen Indonesia (KKPI).

"Paradigma kelautan dalam pembangunan kita sudah hilang. Padahal kita punya doktrin 'nenek moyangku seorang pelaut'. Sehingga konsekuensinya, semua kebijakan nasional kita tidak terkonsentrasi untuk kelautan," ujar Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2007).

Poltisi PKB ini mengatakan, dibentuknya kaukus parlemen ini untuk mendorong pembangunan yang dilakukan pemerintah lebih berorientasi pada kelautan. Selama Orde Baru, menurutnya, pembangunan lebih berorientasi ke darat.

Sementara anggota FPPP Hadimulyo menambahkan, wilayah laut Indonesia yang mencapai 74 persen dari luas wilayah seluruhnya memiliki potensi besar untuk kemakmuran rakyat.

"Potensi besar ini juga bisa menjadi bahaya dan malapetaka yang besar bila bangsa ini tidak dapat mengelolanya dengan benar," cetus Hadi.

Permasalahan kelautan yang masih harus dikelola dan ditata, menurutnya, antara lain pencurian ikan, garis batas laut, tumpang tindih peraturan kelautan, dan carut marutnya pengelolaan yang melibatkan departemen.

KPPI ini beranggotakan 9 orang. Selain Cak Imin, anggota lain adalah Mufid A Busyairi (FKB), Ida Fauziah (FKB), Soekartono Hadi Warsito (FPD), Indria Octavia Muaja (FPD, Ganjar Pranowo (FPDIP), Darul Siska (FPG), dan Josef A Nae Soi (FPG). (rmd/sss)