Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo. Alex meminta perbaikan standard operating procedure (SOP) penanganan karhutla.
Alex mengatakan saat ini kebakaran di area Bromo telah mencapai 720 hektare. Menurutnya, luasnya area yang terbakar turut dipengaruhi kondisi kawasan yang didominasi padang rumput sehingga api mudah meluas.
"Persoalan sekarang kendala yang dihadapi itu adalah, ya dengan teknologi yang kita punya seperti water bombing, itu susah memang karena asap yang tebal, sehingga faktor soal masalah keamanan penerbangan lah, ya," kata Alex kepada wartawan, Senin (10/7/2026).
Selain itu, Alex menyebut modifikasi cuaca belum dapat dilakukan. Sebab, kawasan tersebut tidak memenuhi persyaratan objektif untuk pelaksanaannya.
"Modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan di sana, karena tidak memenuhi syarat-syarat objektifnya," ujarnya.
"Sampai saat ini yang menjadi mitra dari Komisi IV itu adalah Kementerian Kehutanan, berarti Manggala Agni. Kawan-kawan itu sudah, menurut saya, kami apresiasilah ya, berjibaku di sana untuk mencegah agar api ini tidak meluas lagi," sambungnya.
Namun, menurut politikus PDIP ini, penanganan karhutla juga membutuhkan pembenahan sistem ke depan. Dia mendorong penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk menangani karhutla.
"Kita harapkan cuaca membantu mendukung sehingga water bombing bisa dilaksanakan, ya. Ke depannya, ya toh, ada beberapa hal yang mesti kita pikirkan. Yang pertama adalah penggunaan teknologi yang jauh lebih canggih, ya, selain water bombing dan modifikasi cuaca. Bisa jadi ada sejenis cairan atau gel yang bisa disemprot dari udara untuk pemadaman," jelasnya.
Selain teknologi, Alex mendorong Kementerian Kehutanan meningkatkan pengelolaan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan menjadikan unit terkait sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
"Sehingga Kepala Badan di sana bisa memanfaatkan dengan maksimal PNBP yang mereka terima, ya toh, untuk membangun kerja sama dengan komunitas-komunitas di sana untuk menjaga dan merawat kawasan Taman Nasional Bromo tersebut," paparnya.
Alex juga menilai perlu ada satu pihak yang menjadi komandan dalam penanganan karhutla. Khususnya, saat kebakaran sudah terjadi dan melintasi wilayah administrasi.
"Dalam situasi seperti ini, harusnya ada komandannya gitu loh, yang bertanggung jawab penuh. Dalam hal ini sebenarnya BNPB. Karena sudah kejadian, kan?" ungkapnya.
"Karena kalau area, kewenangannya Kemenhut. Soal mitigasi, itu harusnya menjadi tanggung jawab Kemenhut. Tapi kalau sudah terjadi dan ini lintas wilayah administrasi, itu harusnya yang menjadi komandan itu adalah BNPB. Jadi, untuk ke depannya kami mendorong supaya SOP mereka itu benar-benar diperbaiki," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo pada Minggu (9/8). Dia mengatakan helikopter water bombing akan digunakan secara maksimal hingga api padam.
Sejumlah titik yang masih mengalami kebakaran di antaranya berada di kawasan Tebing P-30, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, serta sekitar Gunung Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Pemadaman dari udara, kata Raja Juli, menjadi salah satu strategi penting untuk menjangkau titik-titik api yang sulit diakses petugas dari darat.
"Kalau per hari ini, mereka sampai jam 17.00 WIB. Karena udara baik ini kan. Kalau kemarin sampai jam 13.30, sudah ada angin kencang, kembali kabut. Mulai hari ini cerah," ujar Raja Juli dilansir detikJatim, Senin (10/8/2026).
(amw/dwr)