Muzani Respons Kabar Reshuffle Kabinet Setelah 17 Agustus

Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons mencuatnya kabar reshuffle Kabinet setelah 17 Agustus. Dia mengatakan reshuffle kabinet merupakan ranah eksekutif.

"Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya," kata Muzani di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).

Muzani enggan berkomentar lebih jauh perihal reshuffle kabinet. Ia kembali menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Sepenuhnya itu urusan eksekutif. Semua keputusan reshuffle atau tidak, siapa yang di-reshuffle, semuanya itu adalah hak prerogatif presiden," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons isu mengenai bakal adanya perombakan kabinet atau reshuffle pada Agustus. Ia mengatakan, jika reshuffle dilakukan, pengisian jabatan wakil menteri yang kosong akan menjadi prioritas.

"Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

"Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," ujarnya.

Adapun jabatan wakil menteri yang kosong, yakni Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Wamen Pertanian. Namun ia belum mengungkap kapan pengisian Wamen itu akan dilakukan.

"Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas. Jadi itu kalau mengenai masalah reshuffle," ujarnya.

Tonton juga video "MPR Serahkan Konsep PPHN, Prabowo Soroti Banyak Kepala Daerah Korupsi"