.webp)
BPJS Kesehatan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini penting untuk memastikan penyelenggaraan program yang semakin efektif dan berkelanjutan.
Melalui kerja sama ini, BPJS Kesehatan bersama kementerian dan lembaga lainnya bersinergi membangun tata kelola yang terintegrasi, mulai dari pelindungan peserta, kualitas data, pembiayaan program, hingga kepatuhan pemberi kerja.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan tantangan penyelenggaraan JKN saat ini tidak hanya menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial. Namun, tantangan tersebut juga meliputi upaya meningkatkan kepesertaan tetap aktif, memperkuat mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara, hingga membangun tata kelola yang akuntabel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu, kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung," ujar Pujo dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Ia menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi agar setiap kebijakan yang diambil berbasis data akurat, didukung pembiayaan berkelanjutan, serta diiringi kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi yang berlaku. Melalui penguatan ekosistem JKN, BPJS Kesehatan mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program.
"Meski memiliki ruang lingkup yang berbeda, namun sinergi yang dibangun bermuara pada tujuan yang sama, yaitu memperkuat ekosistem penyelenggaraan Program JKN. Melalui sinergi dan kolaborasi ini, diharapkan semakin memperkuat semangat gotong royong, menjaga keberlanjutan Program JKN, serta memastikan setiap penduduk Indonesia memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara," ucap Pujo.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin mengatakan sinergi yang dilakukan dengan BPJS Kesehatan menyasar kepada calon pekerja dan pekerja migran Indonesia. Menurutnya, pelindungan yang diberikan harus diperkuat untuk para pekerja hingga ke seluruh anggota keluarganya.
"Pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi keluarga dan sebagai penggerak ekonomi nasional. Maka dari itu, keselamatan kerja dan kesehatan para pekerja dan calon pekerja migran sangat penting bagi kami untuk diberikan. Dengan kolaborasi ini, harapannya bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi pekerja migran Indonesia," tegas Mukhtarudin.
Pada aspek pelindungan peserta, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono mengatakan sinergi yang dibangun dengan Kementerian Sosial berfokus kepada integrasi data penerima bantuan iuran, interoperabilitas informasi, dukungan terhadap fasilitas kesehatan, serta penguatan berbagai program prioritas.
"Saat ini, Kementerian Sosial tengah melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penerima Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kami memandang kolaborasi ini semakin memperkuat kerja sama lintas sektor agar penerima manfaat dapat tepat sasaran dan bisa mengakses layanan dengan baik," papar Agus.
Pada sisi pembiayaan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni mengatakan pihaknya mendukung optimalisasi penyelenggaraan Program JKN. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat regulasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pemerintah daerah, termasuk memastikan kecukupan anggaran iuran JKN bagi peserta PBPU Pemda sejak penyusunan APBD serta memperkuat monitoring dan pertukaran data bersama BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry Budiutomo mengatakan kesehatan merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional. Berdasarkan indikator BPS, kesehatan menjadi salah satu aspek utama yang perlu mendapat perhatian, mengingat hampir 13 persen penduduk Indonesia mengalami sakit setiap bulan.
Karena itu, pemanfaatan DTSEN yang didukung data kepesertaan BPJS Kesehatan serta pemutakhiran data secara berkala menjadi langkah penting untuk memperkuat basis data nasional dan mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Lihat juga Video: Langkah Kemendes PDT-BPJS Kesehatan Perkuat JKN di Desa
