.webp)
Demikian diungkapkan mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan era Orde Baru Siswono Yudohusodo dalam diskusi tentang ketahanan pangan nasional di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/11/2007).
"Pemerintah tidak punya program yang jelas dan terukur untuk peningkatan kesejahteraan petani. Karena ganti menteri selalu ganti program," kata Siswono.
Menurut dia, persolan pertanian perlu mendapat prioritas utama dalam perbaikan kesejahteranan rakyat. Dengan cara itulah peningkatan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi nasional melalui swasembada pangan akan lebih mudah tercapai.
Menurut Kabulog Azwar Abubakar, pemerintah melalui Bulog sudah berupaya mengawal harga dasar hasil-hasil pertanian seperti gabah dan jagung untuk meningkatkan kesejahterana petani. Selain itu ada upaya membatasi impor dengan memenuhi kebutuhan stok Bulog dengan membeli hasil sawah dari petani.
Ketua FPAN Zulkifli Hasan menilai, tidak jelasnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani karena lemahnya koordinasi antar departemen dan meningkatnya ego sektoral antardepartemen. "Hal ini yang harus diatasi Presiden untuk mensinergikan seluruh programnya agar tidak terjadi dispute dan pertentangan di menteri-menterinya. Kan malu kalau dianggap tiak mampu mengkoordinasi. Selain itu makin merugikan rakyat," cetusnya.
Menurut Zul, ke depan perlu dikembangkan sistem diversifikasi pertanian. Karena dengan cara itu, para petani yang memiliki lahan terbatas dapat meningkatkan kesejahterananya dengan memanfaatkan lahan tersebut untuk berbagai macam tanaman dan bisnis lainnya seperti ternak dan berkebun. (yid/nvt)
