Jelang Konferensi Korupsi, MA Belum Konfirmasi Kehadiran

Jakarta - KPK akan mengadakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) pada 4-5 Desember 2007. Dari lembaga negara dan instansi pemerintah yang diundang, MA belum memberikan kepastian untuk hadir sekaligus melaporkan pemberantasan korupsinya.

"Sampai saat ini hampir semua sudah mengonfirmasikan kehadirannya, kecuali beberapa lembaga seperti Mahkamah Agung. Diharapkan sore ini atau Senin sudah ada konfirmasi," ujar Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas dalam jumpa pers di KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (30/11/2007).

Erry mengatakan, KNPK diadakan dalam rangka menyambut hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2007. KNPK kali ini merupakan kegiatan kedua yang diadakan oleh KPK sejak tahun 2006 lalu.

"Di situ nanti akan dilaporkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah," imbuh Erry.

Menurut Erry, pada KNPK yang pertama, komitmen dan hasil kerja pemberantasan korupsi sudah ditunjukkan, antara lain oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK telah menyusun kode etik bagi auditornya, menerapkan sistem penghargaan dan hukuman secara proporsional, hingga peningkatan renumerasi (gaji).

Upaya pemberantasan korupsi, lanjut Erry, juga telah diperlihatkan oleh Depdagri. Sesuai UU 32/2004, Mendagri telah mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap pejabat di tingkat daerah dan anggota DPRD.

Erry juga memuji komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan Depkeu. Melalui kegiatan investigasinya pada tahun 2006, Depkeu mengungkap kerugian negara Rp 200 miliar lebih.

"KPK sangat menghargai komitmen dan hasil kerja lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi," jelas Erry.

Namun, kata Erry, pada KNPK mendatang akan dilihat kembali sejauh mana perkembangan pemberantasan korupsi pada semua lembaga dan instansi pemerintah tersebut.

"KPK mempunyai standar tertentu untuk menilainya. Kalau ada indikasi korupsi, ya kita lanjutkan," pungkasnya.

KNPK akan berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC) dan dibuka oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid, serta ditutup Presiden SBY. (irw/sss)