TNI Waspadai Upaya Gagalkan Konferensi Perubahan Iklim

Denpasar - Konferensi Internasional Perubahan Iklim akan dihadiri 5 kepala negara serta ribuan delegasi dari 180 negara. Konferensi ini sangat rawan dari ancaman. TNI mewaspadai upaya pihak-pihak yang ingin mengagalkan pertemuan tersebut.

"Di Bali akan ada sekitar 180 negara yang hadir dalam pertemuan ini. Pasti saja akan ada orang-orang yang ingin memprovokasi untuk menggagalkan pertemuan ini. Mereka akan mencoba membuat nama dan citra Indonesia buruk di mata internasional," kata Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Erwin Sudjono usai memimpin apel gelar pasukan di lapangan Renon, Jalan Puputan Raya Renon, Denpasar, Jumat (30/11/2007).

Erwin mengatakan pengamanan yang dilakukan oleh TNI nantinya lebih fokus terhadap ancaman yang dapat merusak atau pun menggagalkan pelaksanaan pertemuan, seperti ancaman terorisme dan ancaman dari gerakan separatis. "Oleh karena itu, kita akan mencegahnya agar jangan sampai orang-orang itu merusaknya," kata saudara ipar SBY ini.

Untuk mencegah upaya orang-orang yang ingin menggagalkan konferensi ini, TNI menyiapkan kurang lebih 3.500 personel untuk konferensi perubahan iklim yang akan berlangsung di Nusa Dua pada tanggal 3-14 Desember mendatang.

Selain fokus pada upaya provokasi tersebut, TNI juga menerjukan personel yang lebih difokuskan pada pengamanan para kepala negara yang akan datang dalam pertemuan PBB tersebut. Pengamanan terhadap para kepala negara yang hadir disesuaikan dengan protap dan prosedur yang telah berlaku selama ini.

Lima kepala negara telah dipastikan hadir dalam pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Nusa Dua yaitu dari Australia, Norwegia, Maladewa, Papua Nugini, dan Indonesia.

Erwin menegaskan secara umum keamanan di Indonesia dalam kondisi kondusif, namun tetap harus diwaspadai sebab ancaman dapat muncul kapan saja dan di mana saja.

Sedangkan terkait adanya permintaan pengamanan khusus, Erwin menegaskan tidak ada pengamanan khusus terhadap salah satu delegasi, sebab pengamanan terhadap delegasi akan tetap sama dan sesuai standar pengamanan pertemuan internasional.

(gds/nrl)