.webp)
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pimpinan KADIN Indonesia dengan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha. Sinergi yang dimaksud dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Di tengah perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok global, hingga meningkatnya persaingan investasi antar negara, komunikasi yang intensif antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Pertemuan selama 3 jam yang dihadiri pengurus KADIN dari 38 provinsi dan perwakilan asosiasi tersebut juga memperlihatkan upaya pemerintah menjadikan dunia usaha sebagai mitra strategis dalam mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta memperkuat ekonomi daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden Prabowo memberikan pesan yang sangat jelas bahwa kemajuan bangsa hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah, dunia usaha, akademisi, pekerja, dan seluruh elemen nasional bergerak dalam semangat kolaborasi. KADIN memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan arahan tersebut menjadi langkah nyata yang mampu mendorong investasi, memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ini menilai, arah kebijakan Presiden Prabowo sangat relevan dengan tantangan ekonomi saat ini.
Dana Moneter Internasional (IMF) masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tidak banyak berubah, sementara berbagai negara berlomba menarik investasi melalui reformasi regulasi, insentif fiskal, dan penguatan industri strategis.
Indonesia memiliki peluang besar karena stabilitas politik yang terjaga, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta pasar dalam negeri yang besar. Peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila pemerintah dan dunia usaha mampu bergerak seirama sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
"KADIN harus menjadi jembatan yang efektif antara aspirasi pelaku usaha dengan pemerintah. Dunia usaha membutuhkan kepastian, sementara pemerintah memerlukan masukan yang objektif dari lapangan. Pertemuan seperti ini menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan dan menghasilkan kebijakan yang semakin pro-investasi, pro-industri, serta pro-penciptaan lapangan kerja," urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar I ini menjelaskan, tantangan dunia usaha saat ini jauh lebih kompleks dibanding beberapa tahun lalu. Selain menghadapi ketidakpastian dunia, pelaku usaha juga harus beradaptasi terhadap digitalisasi, transisi energi, perkembangan kecerdasan buatan, hingga perubahan pola perdagangan internasional.
Dalam situasi tersebut, kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, penguatan infrastruktur, serta akses pembiayaan menjadi faktor yang sangat menentukan daya saing Indonesia. Karena itu, forum komunikasi langsung antara Presiden dan KADIN perlu dilakukan secara berkala agar berbagai persoalan dapat segera direspons melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Ketua MPR RI ke-15 ini menambahkan, optimisme terhadap ekonomi Indonesia masih sangat besar. Berbagai lembaga internasional menilai Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik di kawasan Asia Tenggara.
Hilirisasi sumber daya alam, pengembangan kawasan industri, penguatan sektor pangan, digitalisasi UMKM, pengembangan kendaraan listrik, serta pembangunan infrastruktur menjadi sektor yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi.
Di sisi lain, penguatan ekonomi daerah juga harus menjadi perhatian karena sebagian besar aktivitas ekonomi nasional bertumpu pada produktivitas di daerah. KADIN provinsi memiliki posisi strategis untuk menghubungkan potensi daerah dengan kebutuhan investasi nasional maupun global.
"Semangat yang dibangun Presiden Prabowo adalah membangun Indonesia dari seluruh daerah. Karena itu KADIN di 38 provinsi harus mampu menjadi motor penggerak investasi, membantu UMKM terus berkembang, memperkuat industri lokal, memperluas pasar ekspor, serta menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif," pungkas Bamsoet.
