Jakarta - Pemerintah masih menggodok jadwal pertemuan konsultasi dengan DPR terkait nasib Syamsul Bahri yang lolos
fit and proper test anggota KPU namun belum dilantik. Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno meminta rapat digelar sebelum DPR reses pada 8 Desember 2007.
"Kapan itu diadakan rapat antara pimpinan DPR, pimpinan Komisi II, fraksi dan pemerintah, ya kalau bisa sebelum reses," ujar Mbah Tardjo, panggilan akrab dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/11/2007).
Pria yang gemar menghisap cerutu ini menilai pemerintah lamban memutuskan nasib Syamsul Bahri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah juga banci, karena kan dalam UU yang harus dilantik 7 tapi cuma 6. Lalu bagaimana mau PAW kalau yang satu ini belum dilantik. Kalau cuma 6 kan susah rapatnya, dan kalau dilakukan kocok ulang bisa geger. Apalagi belum ada kepastian apakah itu akan diisi oleh nomor 8 atau yang lainnya," jelas Mbah Tardjo.
Konsultasi Presiden SBY dengan pimpinan DPR Kamis 29 November 2007 malam di Kantor Presiden belum berhasil menetapkan jadwal pertemuan formal membahas status Syamsul Bahri. DPR akan reses, sedangkan SBY harus ke Bali untuk UNFCCC.
(nik/sss)
.webp)
