.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Banten menjalin kerja sama transportasi publik melalui bus Transjabodetabek. Sejumlah halte Transjabodetabek pun dibangun di luar wilayah Jakarta.
Gubernur Banten Andra Soni buka suara soal pemeliharaan halte Transjabodetabek di wilayah Banten. Dia mengatakan Pemprov Banten tidak memiliki dasar untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam pemeliharaan halte Transjabodetabek.
"Insyaallah, jadi gini, sampai saat ini semua hal tersebut bukan milik barang milik daerah Provinsi Banten," ujar Andra kepada wartawan di Banten, Jumat (31/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu diutarakan Andra Soni saat meninjau lahan Pemprov DKI bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Ciangir, Legok, Kabupaten Tangerang. Dia mengatakan halte Transjabodetabek bukan aset Pemprov Banten.
Dia mengatakan Banten tidak memiliki dasar untuk menggunakan APBD dalam pemeliharaan halte Transjabodetabek. Namun hal itu akan dikoordinasikan bersama Pemprov DKI.
"Sehingga kami tidak punya dasar untuk bisa menggunakan APBD memperbaiki, merawat, dan sebagainya. Nah, tapi itu bisa kita bicarakan nanti," ucap Andra.
Pada kesempatan yang sama, Pramono mengatakan halte Transjabodetabek di Banten dikelola oleh DKI. Dia mengatakan saat ini halte-halte di wilayah Banten, khususnya yang beririsan dengan Jakarta, sudah relatif baik.
"Tadi mengenai halte, betul yang disampaikan Bapak Gubernur. Memang halte itu kalau di Banten kebetulan sepenuhnya nanti yang mengelola DKI Jakarta," tuturnya.
"Karena kan kebanyakan sebenarnya haltenya juga sudah cukup bagus yang ke arah bandara, ke arah BSD, dan sebagainya, ke arah Alam Sutera itu haltenya relatif sudah baik," tutupnya.
