Nasib Syamsul Bahri Mengambang

Jakarta - Konsultasi Presiden SBY dengan pimpinan DPR belum berhasil menetapkan jadwal pertemuan formal membahas keanggotaan Syamsul Bahri di KPU. Kedua pihak dalam waktu dekat masih ada kesibukan masing-masing.

"Kebetulan DPR akan reses dan Presiden SBY sendiri harus ke Bali untuk UNFCC," kata Mendagri Mardiyanto usai rapat konsultasi di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (29/11/2007).

Menurut Mardiyanto, akhirnya rapat ini malam ini, pemerintah hanya memaparkan langkah percepatan proses hukum kasus korupsi yang didakwakan pada guru besar  ilmu pertanian Universitas Brawijaya itu. Paparan disampaikan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

DPR juga memberikan paparannya. Ketua Komisi II DPR EE Mangindaan memaparkan pada pemerintah langkah-langkah yang ditempuh DPR untuk mengisi kekosongan posisi di KPU.

Sebelumnya DPR telah mengeluarkan putusan agar Presiden segera meresmikan Syamsul Bahri. Tapi selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, rekomendasi meresmikan Syamsul belum bisa dipaksakan.

"Sedangkan pada 6 anggota KPU lainnya, sesuai fungsi DPR sebagai lembaga pengawas, kami terus melakukan monitoring," kata Mangindaan."Kami harap segera ada putusan hukum agar bisa segera diambil solusi atas masalah ini di masa mendatang," tutup Mangindaan. (aba/aba)