.webp)
Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memprioritaskan percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi sekitar 8.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Langkah ini penting untuk kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers seusai rapat perbaikan tata kelola MBG di Jakarta mengatakan pembenahan legalitas kesehatan lingkungan dapur SPPG menjadi prioritas utama demi menjamin mutu makanan bagi siswa.
"Ada 8.000 yang belum punya SLHS, itu yang perlu segera dirumuskan penyelesaiannya," kata Zulhas dilansir Antara, Rabu (29/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas menjelaskan penataan ribuan unit SPPG yang belum memiliki sertifikasi kelayakan tersebut menjadi bagian integral dari pembenahan 27 ribu titik pelayanan yang sudah terdaftar.
Di samping pemenuhan SLHS, dalam rapat terbatas itu pemerintah juga mengklasifikasikan unit pelayanan berdasarkan tingkat kesiapan operasional serta kondisi geografis daerah masing-masing.
"Untuk titik pelayanan di kawasan Jawa dan Sumatera yang masih dalam tahap perizinan maupun penyelesaian fisik, pemerintah menargetkan penataan rampung dalam waktu dua bulan," kata Zulkifli.
Terkait SLHS bakal diterapkan kepada kantin sekolah yang diusulkan untuk dimanfaatkan dalam program MBG, Zulhas menegaskan penyelesaian pemenuhan standar higiene yang ketat di SPPG sangat penting untuk segera diselesaikan sebelum pemerintah memutuskan skema pendorongan peranan kantin sekolah.
"Ada 8.000 lebih yang di titik-titik (SPPG) di Jawa-Sumatera itu kita perlu waktu dua bulan, ya, caranya seperti apa nanti akan diselesaikan dalam satu bulan dan dua bulan tadi itu ya," imbuhnya.
Simak Video '13.000 Lebih SPPG akan Dibuka, Utamanya di Daerah Berstunting Tinggi':
