"Saya kira itu suatu konsensus sejak zaman Gus Dur, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi yang setuju jabatan Panglima TNI digilir setiap angkatan.
Hal ini disampaikan dia usai membuka seminar peserta pendidikan reguler angkatan-XL di Gedung Lemhannas, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2007).
"Itu konsensus yang tidak bisa diingkari. Tapi setiap angkatan harus menyiapkan kader-kadernya yang terbaik untuk jadi pemimpin TNI di masa depan," imbuh Muladi.
Kaderisasi anggota terbaik, lanjut dia, bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berbagai kemampuan, termasuk sistem kepemimpinan dan manajerial. Sebab, TNI di masa depan tidak melulu menghadapi ancaman keamanan dari luar atau perang.
'Panglima TNI bergilir' dimulai dari Laksamana TNI Purn Widodo AS dari AL, Jenderal TNI Purn Endriartono Sutarto dari AD, Marsekal TNI Djoko Suyanto dari AU, dan pengganti terkuatnya adalah Jenderal TNI Djoko Santoso dari AD kembali.
Berbenah
Muladi mengatakan, bila Djoko Santoso menjadi Panglima TNI, ada empat hal yang harus dibenahi. Pertama, soal strategi pembangunan angkatan bersenjata yang komprehensif, terutama berkaitan dengan national security concept.
Kedua, pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk segera memikirkan pengembangan industri strategis untuk pertahanan. Ketiga, memperbaiki manajemen dan sistem kepemimpinan. Keempat, kerjasama antarangkatan bersenjata di dunia. (zal/sss)











































