Ada 'Pungli' Puskesmas, SBY Minta Menkes Evaluasi Askeskin

Jakarta - Setelah terkejut mendengar keluhan warga ada pungutan di puskesmas, Presiden SBY menegaskan pungutan retribusi untuk layanan kesehatan masyarakat di puskesmas bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

SBY pun meminta Menkes Siti Fadilah Supari melakukan evaluasi nasional terhadap pelaksanaan program asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin (askeskin).

Penegasan tersebut menindaklanjuti hasil temuan SBY saat temu wicara dadakan dengan warga Desa Sirna Galih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga mengaku masih ditarik biaya retribusi sebesar Rp 3.000 saat berobat ke puskesmas.

"Pungutan pada rakyat dengan retribusi seperti itu bukan kebijakan dasar kita. Tidak perlulah ditarik biaya retribusi daerah," kata SBY dalam keterangan pers di kediaman pribadinya, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (28/11/2007).

SBY memaparkan, anggaran untuk askeskin diperuntukkan bagi 76 juta jiwa atau lebih besar dua kali lipat dari jumlah warga miskin secara nasional, yang jumlahnya mencapai 36 juta jiwa.

Tujuan peningkatan anggaran agar warga yang masuk kategori setengah miskin juga bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis tapi bermutu.

Berdasarkan hitungan tersebut, menurut SBY, seharusnya warga Desa Sirna Galih yang sebagian besar mata pencariannya buruh tani, juga mendapatkan layanan gratis saat berobat ke puskesmas, walaupun mereka tidak memegang kartu askeskin.

"Saya sudah telepon Menko Kesra dan beliau menelepon Menkes. Saya minta untuk dilihat lagi secara nasional. Cek seberapa banyak kabupaten/kota yang masih memungut retribusi dari layanan kesehatan. Apa yang saya cek di beberapa kabupaten ada yang benar-benar gratis. Nah, yang ini kok masih ada," pungkasnya. (ziz/sss)