Panglima TNI Baru Harus Punya Renstra 25 Tahun

Jakarta - Meski pergantian Panglima TNI segera terwujud dalam waktu dekat, masih banyak pekerjaan yang dinilai belum tuntas. Panglima TNI yang baru diminta menyusun blue print rencana strategis (renstra).

"Yang menyedihkan kita, saat ini di TNI belum punya blue print renstra TNI untuk 25 tahun ke depan. Panglima TNI yang baru nanti harus mampu menyusun secepatnya renstra jangka pendek, menengah dan panjang," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11/2007).

Menurut Tjahjo, selain tidak adanya renstra untuk 25 tahun, TNI juga dinilai belum memiliki sistem evaluasi. Terutama soal ancaman apa yang dihadapi oleh sistem pertahanan Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar.

"Padahal blue print ini juga mencakup sistem persenjataan, perbatasan, dan evaluasi ancaman," imbuh Tjahjo.

Selain itu, lanjut Tjahjo, Panglima TNI yang baru juga harus mempertahankan netralitas TNI dalam berpolitik. "Kita sepakat TNI menggunakan hak pilih, tetapi harus netral. Dia juga harus mendukung siapa yang menjadi presiden, dan parpol mana yang menang," urainya.

Tjahjo mengakui, hingga saat ini sosok KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso, dinilai layak untuk menggantikan Marsekal Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI.

"Memang yang lengkap itu Djoko Santoso. Dia pernah 5 tahun di DPR, pernah jadi Dandim sampai Panglima Kodam selama dua kali dan di daerah konflik. Pernah juga pegang Kostrad," jelas Tjahjo.
(fiq/nrl)