FPDIP Sesalkan Sikap Lamban SBY Ajukan Surat Pengganti Panglima

Jakarta - Fraksi PDIP mempertanyakan lambannya Presiden SBY mengirim surat calon pengganti Panglima TNI. Manhan Juwono Sudarsono pun menjadi sasaran.

Menhan diminta menyampaikan pada SBY agar dalam menentukan kebijakan strategis ke depan lebih serius.

"Saya sampaikan ini di depan Menhan agar disampaikan kepada Presiden, kenapa surat itu begitu mendadak? Ada kesan tidak mempersiapkan jauh-jauh hari. Padahal jabatan Panglima TNI sangat strategis," cetus Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo.

Tjahjo menyampaikan hal itu saat interupsi dalam rapat paripurna pengesahan perjanjian RI-Australia tentang kerjasama keamanan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2007).

Sebab Tjahjo khawatir fit and proper test yang akan dilakukan DPR tidak akan selesai hingga 2 Desember mendatang. Padahal saat itu Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto memasuki masa pensiun, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kekosongan jabatan Panglima, sehingga berpengaruh pada institusi TNI.

"Masa pensiun Panglima TNI sekarang jatuh tanggal 2 Desember. Padahal karena surat masuk Presiden terlambat ke DPR, tidak mungkin tanggal 2 selesai. Tanggal itu tepat hari Minggu. Ini berarti terjadi kekosongan jabatan. Bagaimana ini?" tanyanya.

Menanggapi hal itu, Menhan Juwono Sudarsono optimistis DPR bisa menyelesaikan fit and proper test dengan sebaik-baiknya. Selain itu, selama belum ada serah terima jabatan dan pelantikan panglima baru, posisi Panglima TNI berarti masih sah dijabat Djoko Suyanto.

"Saya kira semua itu bisa diselesaikan meskipun waktunya mendesak. Soal tanggal 2 Desember itu hanya tanggal pensiun. Sebelum ada pelantikan masih sah, masih berlaku," tegasnya.

(umi/nrl)