Fit and Proper Test Panglima TNI Harus Hasilkan Kontrak Politik

Jakarta - Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada calon panglima TNI hendaknya tidak hanya sekadar seremonial saja. Uji itu harus menghasilkan kontrak politik antara DPR dan calon bersangkutan.

Khususnya yang menyangkut tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikannya selama menjabat panglima.

"Fit and proper test nanti nggak usah dibatasi, karena kemungkinan besar calonnya lolos. Yang dibutuhkan bagaimana calon itu menandatangani semacam kontrak politik," kata anggota DPR dari FPG Yuddy Chrisnandi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2007).

Kontrak politik bisa dilihat bagaimana selama yang bersangkutan menjabat, apakah ada progres yang terukur seperti berapa besar reformasi TNI sudah dijalankan, berapa ribu rumah dinas prajurit yang sudah dibangun, berapa persen kemajuan perlengkapan alutsista. "Itu harus jelas," cetusnya.

Sementara itu Ketua FPAN Zulkifli Hasan menilai calon panglima yang diusung Presiden sudah layak dan memenuhi syarat untuk mengganti panglima lama. Karena selain sudah menjabat KSAD, Jenderal Djoko Santoso juga dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

"Dia sudah KSAD dia juga sudah memenuhi persyaratan, ya tinggal tunggu saja nanti," katanya.

(umi/nrl)