.webp)
"Dimanfaatkan ya pastilah. Persoalannya, seseorang itu tidak dipilih asal tunjuk saja, tidak bisa berpegang pada politik semata dengan mengorbankan kepentingan nasional," kata pengamat intelijen Wawan H Purwanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/11/2007).
Namun, lanjut dia, dukungan tersebut sebatas individual, bukan institusi. Meski demikian TNI harus tetap bersikap netral walau sebagai alat negara.
"Kalau dimanfaatkan, dimanfaatkan dalam situasi bagaimana? Kalau untuk mendukung dalam kampanye, itu dilarang. Tapi kalau dimanfaatkan untuk dukungan politis, itu sangat personal. Kalau menggunakan institusi untuk abuse of power, itu tidak boleh," urainya.
Menurut Wawan, SBY lebih memilih calon dari TNI AD, bukan berarti TNI AL maupun TNI AU tidak memiliki peluang atau memiliki kekuatan yang jauh lebih sedikit. Tapi lebih pada jaringan yang dibentuk oleh seseorang calon tersebut.
"Seseorang di angkatan manapun tidak punya jaringan, sama saja bohong. Jaringan ini lebih pada personal approach, itu sangat pribadi," ujar Wawan.
Wawan melanjutkan, seorang KSAD, KSAL dan KSAU atau Panglima TNI sekalipun harus memiliki jaringan yang luas, tidak hanya di lingkungannya. "Tapi juga jaringan di lingkungan PNS, ormas, bahkan LSM sekalipun, itu lebih dasyat nantinya dalam menyelesaikan persoalan," tandasnya.
Disinggung kembali soal kemungkinan Djoko Santoso dimanfaatkan oleh SBY, menurut Wawan, hal itu memang agak sensitif. Yang jelas, tentunya SBY sudah memiliki perhitungan tersendiri.
Diharapkan, lanjut Wawan, sosok Panglima TNI ke depan atau 50 tahun ke depan merupakan sosok pemikir strategis di bidang pertahanan dan teknologi. Wajar selama ini bila jabatan pimpinan TNI ini dikatakan politis, sebab memang strategis, dan panglima adalah seorang pembantu presiden yang setara dengan menteri. (zal/sss)
