.webp)
Percepatan pembangunan infrastruktur permanen menjadi fokus utama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera dalam mengawal pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PRR memastikan berbagai infrastruktur strategis yang terdampak bencana segera ditangani secara menyeluruh sehingga mampu memberikan perlindungan jangka panjang sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat.
Komitmen itu juga diikuti kegiatan monitoring dan evaluasi yang salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Bireuen, Aceh, pada 14-15 Juli 2026. Kegiatan itu juga melibatkan pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta instansi teknis lainnya.
Peninjauan lapangan difokuskan untuk memastikan berbagai pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi segera berlanjut menuju pembangunan infrastruktur permanen yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Kabupaten Nagan Raya, Satgas PRR meninjau sejumlah infrastruktur prioritas, mulai dari Jembatan Krueng Lamie, Jembatan Gunongkong, Jalan dan Jembatan Beutong Ateuh, hingga beberapa ruas jalan yang mengalami abrasi akibat gerusan sungai. Hasil monitoring menunjukkan perlunya percepatan pembangunan penguatan tebing sungai, normalisasi aliran sungai, perlindungan badan jalan, serta penyelesaian pembangunan jembatan sebagai solusi permanen untuk menjaga konektivitas masyarakat.
"Tim meminta pemerintah daerah bersama Pemerintah Aceh, BWS Aceh, BPJN, dan instansi terkait segera memperkuat koordinasi agar penanganan permanen dapat dipercepat sehingga akses masyarakat, kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik kembali berjalan optimal," tulis Tim Satgas PRR dalam laporannya, dikutip Jumat (17/7/2026).
Perhatian khusus juga diberikan kepada Jembatan Gunongkong yang hingga kini belum dapat difungsikan setelah terdampak banjir bandang. Satgas PRR meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan jembatan tersebut tetap menjadi bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), sembari mendorong percepatan pembangunan jembatan darurat melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Satgas Jembatan TNI agar kebutuhan masyarakat dapat segera terlayani sebelum konstruksi permanen dilaksanakan.
Sementara di Kabupaten Bireuen, Satgas PRR memusatkan perhatian pada rehabilitasi Bendung Pante Lhong, Saluran Primer Aramco, pembangunan Jembatan Pante Lhong, serta pekerjaan revetment dan jetty yang menjadi satu kesatuan sistem pengendalian sungai dan irigasi. Infrastruktur tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan air bagi sekitar 6.562 hektare lahan persawahan sekaligus melindungi kawasan dari ancaman abrasi dan perubahan alur sungai.
"Perbaikan bendung, saluran primer, pembangunan jembatan, serta pengamanan sungai perlu diselesaikan secara terpadu agar fungsi irigasi, perlindungan infrastruktur, dan konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal," tulis Tim Satgas PRR dalam laporannya.
Satgas PRR juga menekankan pentingnya sinkronisasi pelaksanaan pekerjaan antara BWS Aceh, BPJN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan pembangunan yang terintegrasi, infrastruktur permanen yang dibangun tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan kawasan terhadap risiko bencana pada masa mendatang.
Selain melakukan pengawalan di lapangan, Satgas PRR akan menindaklanjuti berbagai masukan pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk percepatan penyelesaian sejumlah jembatan strategis yang masih menjadi kendala mobilitas masyarakat.
Simak juga Video 'Tito soal Kondisi Sumatera: Jalanan-Jembatan Nasional Sudah Berfungsi':
(akn/ega)
