.webp)
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pemerintah daerah (pemda) memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menyebut pemerintah daerah di tingkat kota/kabupaten dan provinsi harus berperan aktif agar data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
"Saya ingin menegaskan bahwa peran pemda sangat dibutuhkan, aktif pemutakhiran, aktif pemanfaatan, ikut verifikasi lapangan dan sosialisasi ke masyarakat. Tanpa pemda, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak bisa maksimal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, hari ini. Rapat dipimpin oleh Mendagri, Tito Karnavian dan dihadiri oleh jajaran pemda secara daring, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wamendagri, Bima Arya.
Gus Ipul mengungkapkan pemutakhiran DTSEN menunjukkan hasil positif dalam penyaluran bansos. Berdasarkan data, jelas dia, selama masa pengalihan bertahap pada Triwulan I 2025-Triwulan II 2026 membuat semua penerima bansos PKH dan sembako kini berada pada Desil 1-4, tidak ada lagi penerima bansos yang berada di luar Desil tersebut.
"Ini bukti semakin nyata, semakin dimutakhirkan, tentu semakin tepat sasaran," urainya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan hingga 12 Juli 2026, usulan pemutakhiran DTSEN melalui Kemensos mencapai 20 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebanyak 5,5 juta KPM di antaranya melalui pemda.
"Khusus yang terbesar ini Jawa Barat, Jawa Tengah, disusul kemudian Jawa Timur. Dan Kota Bekasi menjadi kota yang paling aktif (pemutakhiran). Ini contoh yang harus kita dorong merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Gus Ipul.
Ada dua jalur proses pemutakhiran DTSEN, yakni melalui jalur formal dan partisipasi. Jalur formal dimulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, pemda, dinsos, hingga Kemensos dan diteruskan ke BPS. Jalur ini menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos yang telah terhubung dengan dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi, Kemensos, serta DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS.
Aplikasi SIKS-NG dioperasikan oleh operator-operator di tingkat desa dan dinsos. "Inilah kanal resmi dimana tentu kita harapkan kontribusi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk benar-benar bisa terlibat dalam pemutakhiran ini. Jalur formal ini sangat strategis dan ini harus kita dorong terus," jelas Gus Ipul.
Atas capaian ini, Gus Ipul juga berterimakasih pada Kemendagri dan BPS yang selama ini telah memberi dukungan kepada pemerintah daerah beserta Kemensos dalam pemutakhiran DTSEN.
Sementara itu, dalam arahannya, Tito juga mendorong pemda terlibat aktif dalam proses pemutakhiran DTSEN, sehingga data yang dimiliki lebih akurat.
"Kita minta pemda untuk aktif terlibat agar datanya lebih akurat dan bisa digunakan, baik oleh pemerintah pusat untuk bansos maupun juga untuk pemerintah daerah sendiri," kata Tito.
