PBB Diminta Tetapkan Udara Bersih sebagai Hak Dasar

Den Haag - Pada Konferensi mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali pada 3-14/12/2007 mendatang PBB harus menetapkan udara bersih sebagai hak dasar setiap penduduk dunia.

Hal itu disampaikan Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking/ICCO atau Organisasi Lintas Gereja untuk Kerja Sama Pembangunan (ICCO), Sabtu 24/11/2007.

Selama sepekan di Nusa Dua, Bali, negara-negara anggota PBB dalam konferensi itu akan membahas perubahan iklim dan pemanasan global. Menurut ICCO, diskusi seputar isu tersebut kurang memberi perhatian pada kepentingan negara-negara berkembang. Mereka kerap menjadi tumbal dari perubahan iklim, yang terutama ditimbulkan karena standar kehidupan negara-negara Barat mewah dan royal, demikian ICCO seperti dilansir de Telegraaf.

Lebih lanjut ICCO berpendapat bahwa pemanasan global harus ditangani dengan tiga cara. Pertama, penduduk dunia harus hemat energi. Kedua, energi fosil harus diganti dengan energi yang bersih, misalnya energi tenaga angin, sinar matahari atau air. Ketiga, perlu ada kompensasi untuk penduduk negara-negara yang paling sedikit menimbulkan masalah, namun paling banyak menanggung akibatnya.

Disebutkan bahwa penduduk di negara-negara Barat kurang menyadari, bahwa perubahan iklim di negara-negara berkembang saat ini sudah menjadi realitas sehari-hari. Negara-negara yang kering menjadi semakin kering, pulau-pulau kecil lenyap dan kawasan rendah semakin sering tergenang banjir.

Negara-negara maju terlalu banyak mengotori atmosfir dan dengan itu mereka mempunyai andil lebih besar dalam perubahan iklim daripada negara-negara berkembang.

ICCO adalah yayasan di Belanda yang didirikan pada 1964 oleh gereja-gereja Protestan dan bergerak di bidang kerjasama pembangunan. Dari EUR143 juta atau Rp2 triliun anggaran ICCO (2005), sebagian besarnya bersumber dari Kementerian Kerjasama Pembangunan (EUR110 juta), disusul sumbangan perorangan (EUR23 juta) dan lembaga-lembaga (EUR10 juta).

Dalam menjalankan misinya, ICCO antara lain mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan lobi-lobi. Tujuan organisasi ini adalah dunia tanpa kemiskinan dan ketidakadilan.
(es/es)