Presiden Prabowo Subianto mengungkap Indonesia menjadi negara pertama yang mewujudkan program mandatori Biosolar B50. Ia mengatakan program tersebut awalnya banyak ditentang oleh berbagai pihak.
"Saudara-saudara, jadi ini prestasi. Kita negara pertama di dunia, satu, yang berani bikin B50. Dua, berhasil bikin B50," kata Prabowo saat meresmikan bendungan di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026).
Prabowo mengatakan mereka yang menentang berdalih mesin kendaraan akan rusak dan tidak ada pabrik yang bersedia memberikan pasokan mesin. Padahal, menurut Prabowo, mereka sebenarnya hanya ingin terus mengimpor agar bisa mengambil keuntungan atau komisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu waktu kita mulai, waduh, banyak yang menentang. Enggak bisa, nanti mesin rusak. Nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin. Nanti ini, nanti itu. Pokoknya mereka tidak mau kita B50, karena mereka mau supaya tetap impor," ujarnya.
"Mereka mau impor-impor. Di situ mereka ambil komisi. Bayangkan Rp 170 triliun. Kalau komisinya 20 persen, berapa itu? Rp 34 triliun dimakan hanya oleh berapa belas orang," lanjutnya.
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus memberantas praktik korupsi. Menurut dia, langkah tegas tersebut menjadi bagian dari upaya nyata dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.
"Yang saya perjuangkan bersama pemerintah yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi, korupsi," ucap Prabowo.
Ia juga menekankan pentingnya penghematan anggaran dan efisiensi di dalam birokrasi pemerintahan. Prabowo meyakini Indonesia tidak akan pernah menjadi negara yang makmur apabila praktik korupsi dan kebocoran anggaran masih terus dibiarkan terjadi.
"Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela. Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran," imbuh Prabowo.
Simak juga Video 'Prabowo Luncurkan B50, Bikin RI Tak Perlu Impor Solar Lagi':










































